Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus menguatkan komitmen dalam meningkatkan infrastruktur sektor perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini ditandai dengan rapat pembahasan dokumen penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan yang digelar di Ruang Rapat Alimuddin Umar, Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (19/11/2024). Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (PIK), Endang Wahyuni, yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan ini, Pemprov Lampung menyusun Dokumen Evaluasi Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman 2024, yang akan memetakan kondisi infrastruktur sektor perumahan di provinsi tersebut. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan air minum, sanitasi, penanganan kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, serta distribusi permukiman di wilayah Lampung.

“Melalui dokumen ini, kita akan mengevaluasi capaian target RPJM dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan untuk perbaikan penyelenggaraan perumahan dan permukiman di masa mendatang,” ujar Endang Wahyuni.

Hasil kajian ini juga akan menjadi bahan strategis untuk penyusunan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2030 serta RKPD Provinsi Lampung 2025/2026. Usulan terkait pembangunan infrastruktur perumahan akan dibahas lebih lanjut berdasarkan kewenangan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pada Rabu, 20 November 2024, Rakorbangwil terkait ini akan dilakukan secara daring melalui Zoom.

Komitmen ini sejalan dengan salah satu dari 17 Program Prioritas ASTA CITA Presiden Prabowo, yakni “Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat yang membutuhkan.” Presiden menargetkan pembangunan atau renovasi 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, dengan total 3 juta rumah (2 juta di desa dan 1 juta di kota) selama periode pemerintahannya.

Dengan langkah konkret ini, Pemprov Lampung optimis dapat mewujudkan perumahan yang layak dan mendukung kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Lampung.