Bandar Lampung – Bappeda Provinsi Lampung dukung penetapan Lampung sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menjadi proyek percontohan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial. Penetapan ini diumumkan dalam kegiatan Kick-Off: Pengenalan Pengembangan Potensi Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial Pertama di Indonesia yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Lampung, pada Jumat (29/8/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, serta Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kehutanan RI dengan Otoritas Jasa Keuangan RI yang disaksikan langsung oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung berkomitmen mengawal program NEK Perhutanan Sosial ini agar mampu mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan. Bappeda akan berperan dalam pemetaan potensi sektor kehutanan, penguatan literasi ekonomi masyarakat, hingga pendampingan dalam pemanfaatan skema pendanaan hijau.

Wakil Gubernur Lampung menyampaikan bahwa penetapan Lampung sebagai lokasi pilot project merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Hal ini menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan potensi alam tanpa merusak keberlanjutannya. Ia menekankan bahwa masyarakat kini menjadi aktor utama dalam menjaga hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi, mulai dari madu, kopi, sirup nira, hingga ekowisata.

Dukungan OJK dan lembaga keuangan dalam pembiayaan hijau diharapkan akan memperkuat keberlangsungan program ini, sehingga petani hutan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menekan laju deforestasi. Menteri Kehutanan RI juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh dan pengelola perhutanan sosial agar lebih memahami literasi ekonomi serta mekanisme perdagangan karbon.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai bahwa Lampung layak dijadikan model nasional karena memiliki potensi besar dalam pengelolaan NEK. Ia menekankan bahwa implementasi pilot project di Lampung akan menjadi percontohan bagi provinsi lain dalam memperkuat rantai nilai hulu–hilir perhutanan sosial dengan dukungan akses keuangan berkelanjutan.

Melalui momentum ini, Bappeda Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.