Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim membuka acara Webinar Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Provinsi Lampung Tahun 2021 secara online, Selasa (26/10/2021). Dalam paparannya Wakil Gubernur Lampung menyampaikan terkait Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Menjadi Jembatan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Provinsi Lampung.

“Penguatan Pendampingan dan Layanan Terpadu sebagai Kunci Keberhasilan, maka perlu dilakukan Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan, Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, Pendampingan dan Layanan Terpadu, Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk. Saat ini progress SLRT dan Puskesos di Provinsi Lampung sudah terbentuk di 3 Kabupaten yaitu Mesuji, Tanggamus, dan Pringsewu. Di Tahun ini, terdapat 4 Kabupaten yang sudah di setujui Kementerian Sosial untuk pembentukanya yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran Selebihnya masih dalam tahap proses usulan,” ujar Wakil Gubernur Lampung.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan juga menyampaikan terkait Kebijakan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Lampung Tahun 2021.

“Salah satu kebijakan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan adalah melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Tujuan dari SLRT adalah untuk meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin terhadap multi-program/layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; mendukung “pemutakhiran” Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah;memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; mengkoordinasikan semua jenis program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, " Ujar Kepala Bappeda.