BandarLampung: Dalam rangka penyusunan dokumen sinkronisasi dan koordinasiPerencanaaan Terpadu Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasidan Sinkronisasi Perencanaan Terpadu Tahun 2019 di Hotel Grand Praba BandarLampung, Selasa (9/7/2019).

“Permasalahpendidikan yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya peserta didik darikeluarga yang tidak mampu yang berpotensi putus sekolah, serta warga negarausia pendidikan yang belum atau tidak bersekolah. Selanjutnya, Pemenuhanaksebilitas khususnya dampak bencana alam menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaanwajib belajar 12 tahun, Belum adanya nomenklatur yang baku dalam penentuan namaprogram dan kegiatan terkait SPM. Kemudian, pemanfaatan data BDT atau Kemensossebagai sumber intervensi program/kegiatan masih kurang update, sehingga perludisandingkan dengan data pokok pendidikan (Dapodik), jelas Kabid PerencanaanPemerintahaan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung FitrianitaDamhuri, saat menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Fitrianitajuga menyampaikan, “Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, diperlukan pemerataanakses pendidikan (Program PAUD dan Program Afirmasi dalam rangka wajar 12tahun), peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan , revitalisasi pendidikan vokasi, penguatanbudaya, bahasa, dan pendidikan karakter, penguatan tata kelola pendidikan, danyang terakhir pemerintah kabupaten/kota harus membentuk Tim SPM,” tambahnya.*