Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappeda melaksanakan Rapat Pembahasan Finalisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dalam Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 pada Senin, (30/6/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Command Centre Bappeda Provinsi Lampung ini dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mulyadi Irsan, didampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Lampung dengan koridor pengembangan wilayah dalam RPJMN 2025–2029, sekaligus memperkuat deliniasi perencanaan pembangunan berbasis potensi dan karakteristik wilayah. 

Dalam arahannya, Mulyadi Irsan menegaskan bahwa penguatan koridor ekonomi dan keterpaduan antarwilayah harus diterjemahkan secara konkret ke dalam program prioritas. “Di semua wilayah Provinsi Lampung, kurang lebih ada 1308 jalan nasional, itu harus terpetakan kembali, sehingga semua isu konektivitas terfasilitasi. Kita ini punya tiga misi, yang nanti akan diturunkan ke program prioritas, ada tujuan dan juga sasaran. Secara nasional kita mendukung kemandirian pangan. Perencanaan itu harus mampu menjawab kebutuhan wilayah sesuai misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029, jangan sampai keberadaan RPJMD ini tak termanfaatkan” ujarnya.

Bappeda Provinsi Lampung sebagai koordinator perencanaan wilayah menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan dan intervensi di setiap kabupaten/kota agar tercipta kesinambungan antara kebijakan pusat dan daerah.