Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Penilaian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi Lampung Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis dan Jum'at, (3–4/7/2025) secara hybrid dari Ruang Rapat Alimuddin Umar, Kantor Bappeda Provinsi Lampung.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Lampung sebagai upaya evaluasi, apresiasi, serta penguatan strategi percepatan penurunan stunting. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, selaku Ketua Pelaksana dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengukur, mengevaluasi, dan mengapresiasi kinerja Kabupaten/Kota dalam melaksanakan delapan aksi konvergensi stunting sebagai bentuk sinergi antar perangkat daerah. "Ada 3 kriteria penghargaan yang diberikan pada kegiatan ini, yaitu Peringkat Terbaik 1,2 dan 3 Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 aksi Konvergensi Penurunan Stunting, Penghargaan Kabupaten/Kota dengan Inovasi Terbaik dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghargaan 'SIGER STUNTING' Sinergitas Intervensi Gerakan Stunting," ujarnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengingatkan pentingnya agenda stunting ini sebagai isu strategis pembangunan manusia. Ia menyampaikan stunting berdampak tidak hanya pada kondisi fisik anak, namun juga kesehatan otak, kecerdasan, dan daya saing SDM daerah dalam jangka panjang. Ia berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan motivasi, strategi, dan inovasi untuk percepatan penurunan stunting yang berkelanjutan. "Peningkatan prevalensi stunting di Kabupaten/Kota banyak disebabkan oleh tata kelola dan koordinasi yang masih kurang baik, minimnya anggaran serta kurangnya komitmen dan ketersediaan data. Sedangkan dalam aspek intervensi spesifik, masalah pemberian ASI Ekslusif, konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada calon ibu, ibu hamil dan remaja putri, pemeriksaan anemia pada remaja putri, tambahan asupan gizi pada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), layanan Antenatal Care (ANC), imunisasi, pemantauan tumbuh kembang dan pemberian makanan pendamping ASI juga masih menjadi persoalan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua, untuk dapat ditingkatkan lagi ke depannya," tambahnya.
Capaian Provinsi Lampung sendiri cukup positif, di mana prevalensi stunting turun signifikan dari 26,26% pada 2019 menjadi 14,9% pada 2023. Meskipun pada 2024 mengalami sedikit kenaikan menjadi 15,9%, Lampung tetap berada pada urutan kelima terendah secara nasional dengan capaian nasional berada di angka 19,8%. Hal ini termuat dalam Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Beberapa kabupaten mencatatkan kinerja yang membanggakan, seperti Kabupaten Way Kanan yang berhasil menurunkan prevalensi hingga 8,8% dari tahun sebelumnya. Penilaian ini menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum dan memperkuat komitmen semua pihak dalam upaya New Zero Stunting di Provinsi Lampung.