Bandar Lampung – Salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah pengendalian dan evaluasi pembangunan darah. Peran dan strategi pembangunan yang dilakukan secara terpadu antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membutuhkan sinergi, integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, terutama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan nasional di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Workshop Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 di Swias-BelHotel Bandar Lampung, Senin (28/11/2022).
Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung diwakili oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung ini, bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran rencana kerja pembangunan daerah, mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan serta isu daerah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) Kementerian PPN/Bappenas, dan dihadiri oleh Perwakilan Bappeda Kabupaten-Kota se-Provinsi Lampung, Perwakilan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Pejabat dan staf di lingkup Bappeda Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Evie Fatmawaty, disebutkan Capaian kinerja pembangunan wilayah Provinsi Lampung, Ekonomi Provinsi Lampung triwulan III-2022 dibanding triwulan II-2022 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,84 persen. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh sebagian besar lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 6,86 persen.
Capaian angka kemiskinan Provinsi Lampung sudah mencapai target yang ditetapkan karena berada di bawah target RKPD tahun 2022, yaitu di bawah 12,05 persen. Pada Maret 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode September 2021 yang sebesar 11,67 menjadi 11,57 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 4,52 persen, turun 0,17 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021, dengan naiknya jumlah angkatan kerja serta partisipasi Angkatan kerja.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Lampung tahun 2022 adalah sebesar 70,45 atau tumbuh 0,79 persen (meningkat 0,55 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Provinsi Lampung kini berada pada status capaian pembangunan manusia “tinggi”.
“saya berharap Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat mengikuti workshop ini dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat memberikan masukan terhadap pencapaian sasaran kerja pembangunan daerah Provinsi Lampung serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan serta isu-isu didaerah,” ujarnya.