Untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan, Bappeda Provinsi Lampung

bekerjasama dengan UNDP Indonesia menggelar Sosialisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung, Selasa (28/11/2017) di Ruang Rapat Bappeda Lantai 1.

Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 itu menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Perpres SDGs tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi yaitu, Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Bisnis, Ormas, Akademisi dan Pakar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan agenda SDGs.

Dalam arahan yang disampaikan oleh Sutono, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, ada beberapa hal mengenai tantangan dan isu strategis pembangunan terkait pelaksanaan SDGs/TPB di Provinsi Lampung jika dilihat dari beberapa indikator makro pembangunan provinsi Lampung di Tahun 2016 yang telah menunjukkan perbaikan dan hasil yang baik, diantaranya:

1.   Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat 5,15% lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%

2.   Inflasi Lampung sebesar 2,78% lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,02%

3.   Tingkat pengangguran terbuka 4,62% lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,61

4.   Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung sebesar 105,12 lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 101,49

5.   Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan sebesar 36% disbanding tahun 2015 dan meningkatnya produksi padi menjadi 4,05 juta ton pad aakhir tahun 2016

“meskipun demikian, tantangan pembangunan yang berwujud kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, kewaranan sosial, kualitas sumber daya manusia yang kurang bersaing masih menjadi tantangan serius bagi provinsi Lampung,” ujarnya.

Namun, hasil evaluasi pelaksanaan MDGs dapat memberikan gambaran tantangan bagi pelaksanaan SDGs/TPB, antara lain :

Pertama, Pengintegrasian SDGs/TPB dengan Dokumen Perencanaan Daerah. SDGs/TPB bukan agenda pembangunan tersendiri dan harus terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga program dan kegiatan, dengan demikian, lanjut Sutono agenda SDGs/TPB tidak menjadi kontraproduktif dengan agenda pembangunan daerah.

Kedua, Menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu pembangunan bersama. Di dalam isu SDGs/TPB ini menurut Sutono harus melibatkan 4 pilar yaitu : Pemerintah, perguruan tinggi, kalangan dunia usaha dan Filantropi, serta media massa dan organisasi kemasyarakatan.

Ketiga, Penyediaan data yang berkualitas, terintegrasi dan mudah diakses. Dengan 17 Tujuan, 169 Target dan 240 Indikator kebutuhan data sebagai alat ukur kinerja yang berkualitas dan terpercaya menjadi sebuah keniscayaan.

SDGs adalah tantangan berat pembangunan, oleh karena itu, lanjut Sutono, upaya-upaya ekstra keras, inovatif dan out of the box sangat diperlukan dalam mencapai target SDGs di tahun 2030. “Untuk itu dengan pendampingan dan kerjasama dengan UNDP kami sangat berharap lahirnya inovasi-inovasi dalam rangka akselerasi pencapaian target SDGs di Provinsi Lampung,” ujarnya.