Bandar Lampung - Dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung menyelenggarakan Diskusi Tematik Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim, dan Ketangguhan Bencana” pada Senin (14/04/2025). Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung (Polinela) dan diikuti oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni serta Direktur Polinela, Sarono. Perwakilan pemerintah pusat, OPD Pemerintah Provinsi Lampung, Bappeda 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Akademisi, Perwakilan sektor swasta dan asosiasi profesi, Organisasi non pemerintah, serta Pegiat lingkungan dan kebencanaan turut hadir memberikan saran dan kritik mengenai tema yang dibahas.
FGD ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi strategis yang digelar Bappeda Provinsi Lampung di enam perguruan tinggi terkemuka sebagai forum penjaringan masukan substansial dalam penyusunan RPJMD. Wagub Lampung yang mewakili Gubernur, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor untuk menyusun kebijakan pembangunan yang mampu menghadapi krisis lingkungan dan bencana secara efektif. "Saat ini, bumi tengah menghadapi Triple Planetary Crisis (TPC), mencakup tiga krisis utama pembangunan yang saling terkait, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Untuk mengatasi TPC ini dibutuhkan upaya integratif dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif" tuturnya.
Pemerintah Provinsi Lampung mengundang sejumlah narasumber berkompeten untuk memantik diskusi penyusunan langkah strategis dan kebijakan pembangunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional. Dosen Kehutanan Universitas Lampung, Arief Darmawan membahas “Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung: Mengoptimalkan FOLU Net Sink 2030 dan Langkah Konkret Provinsi Lampung untuk mencapai target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2030". Sedangkan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Institut Teknologi Sumatera, mengulas strategi "Membangun Ketangguhan Iklim dan Bencana: Respon Terhadaap Ancaman Bencana di Provinsi Lampung". Sementara itu, Direktur Lembaga Konservasi Provinsi Lampung, Edy Karizal menyoroti peran organisasi non pemerintah lewat materi “Peningkatan Peran Organisasi Non Pemerintah dan Kolaborasi Multistakeholder untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana”.
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Bidang PIK Bappeda Provinsi Lampung, Endang Wahyuni ini disepakati bahwa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, resistensi kebijakan, serta kurangnya data dan informasi akurat harus dijawab dengan pendekatan integratif. FGD ini diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk dituangkan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 terkait kebijakan pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim dan ketangguhan bencana. Melalui FGD ini juga, Bappeda Provinsi Lampung berharap adanya peta jalan untuk meningkatkan ketahanan iklim dan ketangguhan bencana, serta peningkatan sinergi antara pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan berkelanjutan Provinsi Lampung.
Direktur Polinela turut menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadikan kampusnya sebagai lokasi FGD. Ia juga menegaskan bahwa Polinela siap mendukung pengembangan SDM di sektor prioritas seperti pertanian, peternakan, dan energi terbarukan.