Bandar Lampung - Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni turut hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung (Unila) tentang Penguatan Pembangunan Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Riset, dan Inovasi. Acara berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat Unila, Senin (21/7/2025).
Keterlibatan Bappeda dalam inisiasi kerja sama ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat landasan perencanaan pembangunan daerah berbasis data, riset, dan inovasi. Kolaborasi strategis ini diharapkan mampu mendorong transformasi kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal Lampung.
MoU antara Pemprov Lampung dan Unila mencakup sejumlah bidang prioritas pembangunan, antara lain pengembangan kawasan perdesaan dan pertanian berbasis teknologi, peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, penguatan layanan kesehatan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, hingga pengembangan ekonomi dan investasi daerah.
Dalam sesi wawancara Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Unila merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung dirancang berbasis keilmuan dan kontekstual dengan kebutuhan daerah.
“Teknologi dan kapasitas akademik sangat penting untuk menyusun kebijakan yang tepat guna dan sesuai dengan kultur masyarakat Lampung. Dan yang paling memahami Lampung, ya Unila,” ujar Gubernur.
Rektor Unila Prof. Lusmeilia Afriani menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan kerja sama ini untuk mendukung agenda pembangunan Provinsi Lampung. Keterlibatan akademisi diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan IPM, serta memperluas dampak positif dari pembangunan daerah.
Dengan adanya kesepahaman ini, Bappeda bersama Unila akan memperkuat sinergi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi produk pertanian, penguatan koperasi, pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi, serta penerapan teknologi tepat guna di desa-desa. Seluruh langkah ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.