Tanggamus –Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung melakukan Roadshow ke Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahaan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita Dewi mendampingi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Lampung, Intizam, menghadiri Roadshow tersebut di Ruang Rapat Utama Pemkab Tanggamus, Rabu (11/10/2023).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), disebutkan bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang menjadi lokus prioritas percepatan penurunan  kemiskinan yang masuk dalam rangkaian penyelenggaraan Roadshow Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui TKPKD Kab/Kota.

Kabupaten Tanggamus merupakan   daerah terendah ketujuh angka kemiskinannya di Tahun 2022 yaitu sebesar 10.98%. Untuk angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2.28% di Tahun 2020 menjadi 0,83% di Tahun 2021, namun di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 1,95%.

Memperhatikan hasil tersebut, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Lampung menyampaikan, perlu adanya perluasan pelaksanaan program/kegiatan prioritas Kabupaten Tanggamus lainnya, khususnya dalam pemenuhan SPM yaitu : 

• Urusan Kesehatan; untuk pelayanan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, balita, TB, hipertensi, diabetes, pelayanan gangguan jiwa berat dan resiko terinfeksi HIV serta usia lanjut
• Urusan Pendidikan ; untuk pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD) dan pendidikan kesetaraan serta pencapaian indikator pada raport pendidikan;
• Urusan Sosial ; layanan rehap sosial dasar diluar panti (disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis) serta perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
• Urusan Perumahan Rakyat ; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
• Urusan Trantibumlinmas ; layanan informasi rawan bencana, pencegaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi bencana serta ketentraman dan ketertiban umum
• Urusan Pekerjaan Umum ; pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik

“Pemenuhan SPM tersebut akan berdampak pada program kemiskinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam upaya pelaksanaan pembangunan selalu dihadapi oleh permasalahan-permasalahan teknis, seperti keterbatasan alokasi anggaran, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana pendukung, kondisi sosial masyarakat dan lain sebagainya,” ujar Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Lampung.

“Namun hal tersebut kiranya bisa dijadikan motivasi dan pelecut semangat untuk mampu meningkatkan kinerja pembangunan untuk dapat mewujudkan target pembangunan yang telah direncanakan serta mampu bersaing secara positif dengan daerah lainnya dalam aspek pembangunan daerah dalam satu wadah besar dalam diri Pemerintah Provinsi Lampung,” tambahnya.