BandarLampung: Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya. Bappeda Provinsi Lampung dalam hal ini, telah melaksankan rapat “Regional Coordination Meeting Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)” di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung, Selasa (18/2/2020).
Rapat yang bertujuan untuk menggali kendala yang ada dan menghasilkan rekomendasi terkait pelaksanaan Program IPDMIP serta pengenalan Sistem Informasi Komisi Irigasi dan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) ini, dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM.
Dalam sambutannya Fredy SM yang juga Ketua Provincial Program Management Unit Program IPDMIP, menyapaikan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyusun program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) yang fokus pada peningkatan produktivitas pertanian beririgasi dengan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan the International Fund for Agricultural Development (IFAD).
“Adapun nilai hibah Program IPDMIP yang disetujui untuk Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 59,85 Milyar, Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebesar Rp. 34,44 Milyar, Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 69,46 Milyar, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Rp. 35,08 Milyar, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Rp. 19,36 Milyar, Pemerintah Kabupaten Mesuji Rp. 14,54 Milyar. Dengan demikian, total nilai hibah untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung adalah sebesar Rp. 232,73 Milyar,” tambah Fredy.
Kepala Bappeda Provinsi Lampung berharap melalui Regional Coordination Meeting tersebut, dapat terwujud penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang adil, merata, selaras, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan nasional.
Kegiatan IPDMIP ini juga melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS), Unsur Bappeda, PU (SDA), dan Pertanian dari Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Mesuji.