Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Pembinaan  Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kamis (14/9/2017) di Ruang Rapat Bappeda Lantai 3. 

Rapat tersebut dihadiri oleh Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi dari 10 Kabupaten/Kota dengan peserta berjumlah 60 orang. Evaluasi SAKIP dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja serta Hasil Evaluasi Kementerian PAN terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016.  Kabupaten/Kota diharapkan memahami Substansi Akuntabilitas Kinerja ditinjau dari komponen Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran.  

Selanjutnya, penting diperhatikan juga Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dalam  Penyusunan Laporan Kinerja. Dokumen Perencanaan yang dimaksud adalah RPJMD, Renstra SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),  Rencana Aksi atas Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja. Ke depan, diharapkan seluruh Kab/Kota memiliki Sasaran strategis dan Indikator yang benar-benar sesuai dengan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Timely). 

Sebagaimana Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016,  Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Lampung sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan.

Hasil evaluasi SAKIP menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 memperoleh nilai 60,33 atau predikat B (Baik), meningkat dari tahun sebelumnya yang masih berpredikat CC. Namun, mengingat nilai tersebut masih rendah pada predikat B, maka kita harus mengoptimalkan perbaikan pada beberapa komponen yang dinilai.

Pada evaluasi Tahun 2016 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2016 telah mulai memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan komitmen pemimpin daerah, bersama dengan para kepala SKPD.

Selain perbaikan pada Internal Pemerintah Provinsi Lampung, dukungan Kabupaten/Kota juga sangat penting untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sampai dengan Tahun 2016, Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Kota sebagian besar masih berpredikat C.

 Terakhir, Hasil diskusi menyatakan bahwa Provinsi Lampung  akan melakukan asistensi SAKIP ke seluruh kab/kota dengan fokus pada 2 kabupaten. Kabupaten yang sudah menyatakan siap memperbaiki SAKIP untuk Tahun 2017 yaitu : Kab. Lampung Timur dan Way Kanan.