Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi perumusan permasalahan isu-isu strategis dan rencana program prioritas pembangunan per urusan pemerintahan sebagai bahan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, (24-25 Juli 2017).

Rapat  dihadiri oleh para pejabat dan staf lingkup Bappeda Provinsi Lampung, Tenaga Ahli, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung (Balitbangdanov).  Merupakan tahap paling  awal dalam rangka proses penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 2019-2024.

Rapat yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lengkap dan untuk merumuskan isu dan permasalahan dalam rangka menyusun rancangan teknokratik RPJMD 2019-2024 sesuai dengan informasi dan data terkini, melalui gambaran permasalahan dan isu serta pencapaian yang telah dilakukan pada periode 2015-2019 serta gambaran rencana pembangunan yang akan datang.

Melalui Focus group discussion (FGD) ini juga diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda memahami sejak awal substansi RPJMD mulai dari Proses pengumpulan data informasi, perumusan permasalahan dan issu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Program dan indikasi pendanaan selama 5 tahun. Selain itu, diharapkan pula arahan dari para akademisi dan Tenaga Ahli diharapkan untuk memberikan saran dan masukan dalam perumusan masalah, isu strategis, hingga rencana program unggulan yang dibutuhkan.

Berikut ini beberapa isu strategis per urusan yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang di lingkup Bappeda Provinsi Lampung:

1. Bidang Pendidikan

• Disparitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan

• Fasilitas pendidikan yang belum memadai pada satuan pendidikan

• Kualitas pendidikan yang masih rendah

• Rendahnya pemberdayaan dan pelestarian cagar budaya Lampung

2. Tenaga kerja dan transmigrasi

• Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

• Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) /Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta SDM Balai Latihan Kerja (BLK)

• Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri

• Tingginya Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Dan Meningkatnya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

• Tingginya Animo Masyarakat Lampung Untuk Bertransmigrasi Ke Luar Lampung

• Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Museum Transmigrasi Provinsi Lampung

3. Kepemudaan dan Olah Raga

• Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan

• Upaya mempertahankan/peningkatan prestasi olahraga di level daerah dan nasional

• Pembudayaan olahraga di kalangan masyarakat

• Peningkatan dan mengoptimalisasi sarana dan prasarana olahraga dan pemuda

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia penunjang kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

4. Perpustakaan

• Sumber Daya Manusia Perpustakaan

• Sistem pengelolaan perpustakaan

• Pengembangan koleksi perpustakaan

• Peningkatan sarana dan prasarana kepustakaan

5. Kearsipan

• Sistem pengelolaan administrasi kearsipan

• Pengembangan koleksi kearsipan

• Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Penyediaan aplikasi setiap jenis pelayanan kependudukan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi dalam satu sistem, yaitu SIAK

• Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi

• Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

• Laju Pertumbuhan Penduduk

8. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

• Meningkatkan capaian kinerja Indeks Demokrasi Indonesia

• Penataan batas wilayah antar kabupaten

• Penurunan angka kriminalitas

9. Pengairan

• Krisis cadangan air pada beberapa waduk besar di Lampungkarena kerusakan catchment area.

• Infrastruktur pertanian banyak yang rusak

• Pemanfaatan sumber daya air belum maksima

• Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian

• Tidak ada pendampingan masyarakat petani tentang manajemen pengelolaan air yang efisien

• Keterbatasan dana untuk pembangunan, perbaikan & pemeliharaan infrastruktur irigasi.

10. Kehutanan

• Alih Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

• Luas lahan kritis di  Provinsi Lampung masih tinggi

• Perambahan hutan menjadi penyebab utama kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung

• Potensi Jasa lingkungan dan wisata alam belum dimanfaatkan secara optimal.

11. Lingkungan Hidup

• Pencemaran lingkungan di wilayah perairan sehingga menyebabkan kelangkaan air bersih (daerah perkotaan mengalami kelangkaan air bersih hingga 20%)

• Mengantisipasi perubahan iklim, pemanasan global serta memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 27,91 % pada tahun 2020 untuk Provinsi Lampung (26% untuk nasional)

12. Infrastruktur

• Lampung merupakan wilayah perlintasan antarprovinsi dan antarpulau, sehingga beban jalan menjadi lebih tinggi; namun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap masih dalam kisaran 65-70 persen masih perlu ditingkatkan;

• Kualitas infrastruktur dan prasarana terminal, stasiun kereta api,  pelabuhan dan bandar udara belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih besar. Tersedianya investasi ataupun dukungan dana pemerintah yang lebih ekspansif masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan fasiitas di sektor transportasi darat, laut, maupun udara;

• Perkembangan jumlah pengguna listrik (masyarakat dan dunia usaha) tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan daya listrik. Ketersediaan listrik yang belum memadai, memerlukan investasi dan pemanfaatan energi alternatif baik dalam skala besar, menengah dan mikro.

13. Tata Ruang dan Pemukiman

• Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;

• Terdapat deviasi pemanfaatan ruang karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Bidang Ekonomi

• Pertumbuhan ekonomi belum bergerak pada arah pertumbuhan yang lebih progresif, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi masih berada pada kisaran 5,0 – 5,1 persen selama periode 3 (tiga) tahun terakhir;

• Pertumbuhan investasi yang belum tumbuh secara progresif, memerlukan dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai;

• Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas pada komoditas berbasis sumber daya alam, sehingga belum mampu memiliki daya saing maupun nilai tambah yang tinggi serta ketergantungan harga komoditas di pasar global;

• Tingkat pendapatan regional penduduk secara bruto masih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

• Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.

• Kualitas lembaga dan SDM koperasi belum optimal.

15. Kesehatan

• Tingginya Angka Kematian Ibu

• Relatif tingginya Angka Kematian Bayi dan Balita

• Meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes melitus, dan jantung koroner)

• Rendahnya rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduk

• Rendahnya cakupan akses sarana dan prasarana dasar (rumah, sanitasi, dan air bersih)

16. Sosial

• Tingginya angka kemiskinan

• Disparitas wilayah perdesaan dengan perkotaan

17. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

• Rendahnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

• Semakin banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan trafficking

18. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

• Banyaknya jumlah desa tertinggal

• Rendahnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, dan sumber daya manusia di desa

19. Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan

• Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung

• PDRB Provinsi Lampung berada di posisi terbesar ke-4 di wilayah Sumatera, tetapi karena jumlah penduduk Provinsi Lampung sangat besar yaitu terbanyak ke-2 di wilayah Sumatera serta terbanyak ke-8 di Indonesia, maka secara otomatis dalam  penghitungan PDRB Per Kapita menempatkan Provinsi Lampung di posisi ke-8 di wilayah Sumatera dan ke-25 secara Nasional.  Bahkan laju pertumbuhannya tertinggi di Sumatera yaitu sebesar 9,17% dalam kurun waktu tahun 2014 – 2016, lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional yang sebesar 6,39%.

• Kondisi ekonomi global dan nasional yang berpengaruh terhadap permintaan komoditas ekspor, khususnya pertanian

• Kondisi ekonomi yang masih melambat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat

• Anjloknya harga komoditas unggulan di Provinsi Lampung berdampak terhadap pendapatan petani, dan pada akhirnya menurunkan daya beli

• Kelangkaan pasokan terutama menjelang hari raya/tahun baru

• Target realisasi investasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat  terlalu rendah, sehingga effort yang dilakukan tidak optimal.

• Target peringkat daya saing Provinsi Lampung untuk masuk 10 (sepuluh) besar  Nasional (Tahun 2016 berada di Posisi ke-18 dan tahun 2017 posisi ke-14).

• Peningkatan PMTDB bukan hanya tugas OPD Penanaman Modal & PTSP, tetapi juga OPD lain

• Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat khususnya pembelian kendaraan bermotor.

• Berdasarkan data, terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor sebesar 28% di tingkat Nasional dan 24% di Provinsi Lampung (sumber: PAMMOR Lampung) yang berdampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

• Kebijakan Pemerintah Pusat dalam menaikkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pajak kendaraan bermotor berdasarkan PP No.60 Tahun 2016.

• Tingkat kebocoran dan potensi penunggak pajak masih tinggi

• Belum optimalnya BUMD sebagai sumber penerimaan PAD

• Perkiraan penambahan PNS

• Perkiraan penambahan anggaran pendapatan guna membayar gaji guru (Peralihan guru SMA/SMK Kab/Kota ke Provinsi). Perkiraan kurang lebih 770 miliar (estimasi perhitungan dengan Badan Keuangan)

20. Pertanian

• Peningkatan produktivitas lahan pertanian guna mempertahankan swasembada

• Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam rangka swasembada padi, jagung berkelanjutan dan swasembada kedelai dan ubikayu