Bandar Lampung – Rapat Pra-Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di Ruang Rapat Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (30/6/2021).
Rapat yang bertujuan untuk melaksanakan Pra-Validasi terkait penyusunan dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini, dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Bidang Teknis Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Lampung, Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Pemerhati Lingkungan Hidup.
Dalam paparannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan, tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen KLHS yaitu dengan melakukan analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk mendapatkan “TPB Prioritas”. Untuk mendapatkan TPB Prioritas, dilakukan 3 analisis yaitu : Uji silang isu 6 kajian muatan lingkungan hidup terhadap 17 Goals SDGs/TPB, Gap antara capaian TPB Provinsi Lampung tahun 2019 terhadap target TPB Nasional di tahun 2024 , Uji silang isu yang terdapat di dalam dokumen perencanaan (RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Visi-Misi Gubernur) terhadap TPB.
Selanjutnya, Dari hasil Konsultasi Publik didapatkan 37 isu pembangunan, kemudian dilakukan overlay dengan 6 kajian muatan lingkungan hidup, sehingga didapatkan 7 isu muatan lingkungan hidup. 7 isu muatan tersebut di uji silang dengan 17 Goals SDGs/TPB dan dilakukan pemeringkatan/ranking. Analisis selanjutnya melakukan penilaian rentang gap indikator SDGs/TPB Provinsi Lampung Tahun 2019 yang tidak tercapai terhadap target SDGs Nasional di Tahun 2024 serta dilakukan pemeringkatan/ranking.
Analisis selanjutnya adalah merumuskan isu yang terdapat di dalam Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Visi-Misi Gubernur sehingga disintesiskan menjadi 8 isu berdasarkan dokumen perencanaan. Langkah selanjutnya melakukan uji silang 8 isu dokumen perencanaan terhadap 17 Goals SDGs/TPB dan pemeringkatan/ranking.
“Dari 3 analisis tersebut, dilakukan pemeringkatan isu TPB untuk mendapatkan isu prioritas dan berdasarkan ranking didapatkan 5 isu TPB Prioritas yaitu : TPB 1 Tanpa Kemiskinan; TPB 2 Tanpa Kelaparan; TPB 9 industri, inovasi dan infrastruktur; TPB 11 Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan; TPB 10 Berkurangnya Kesejangan,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.