Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Provinsi Lampung menggelar Rapat Persiapan Penyusunan One Map/Satu Peta IGT (Informasi Geospasial Tematik) Daerah Irigasi dan Sawah Beririgasi di Provinsi Lampung pada Selasa (10/4/2018) di Ruang Rapat Bappeda Lantai 3.

Pada kesempatan ini, diampaikan paparan mengenai Penyusunan Peta Daerah Irigasi Skala 1:5.000 Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) dan Tinjauan Statistik Lahan Pertanian Provinsi Lampung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

Perwakilan dari BBWSMS, Bagandi mengatakan, jaringan informasi geospasial ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam hal berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial perlu untuk dioptimalkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang infromasi geospasial, baik di daerah maupun pusat. “Informasi Geospasial atau peta yang dihasilkan oleh para walidata di K/L lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan legitimasinya,” kata Bagandi.

Dwiyana Suharyati yang merupakan perwakilan dari BPS Provinsi Lampung juga mengatakan, Lampung mengalami penurunan luas baku lahan sawah irigasi rata-rata 670 ha/tahun. Selain itu, terjadi juga peningkatan luas baku sawah sebesar 44.260 ha selama kurun waktu 5 tahun. Hal ini terjadi akibat dari alih fungsi lahan dari sawah menjadi perkebunan, pemukiman, perkantoran, lahan bukan pertanian, jalan, dan lainnya yang tidak tercatat. Oleh karena itu, Dwiyana menyarankan adanya pengukuran ulag luas lahan sawan dan lahan pertanian lainnya dengan metode yang lebih tinggi akurasinya.

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda, Bobby Irawan yang memipin rapat ini mengatakan, tujuan dari forum ini adalah mensinkronkan data luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabuoaten/Kota se-Provinsi Lampung. Sinkronisasi ini dilakukan terkait dengan upaya percepatan penyusunan one map/satu peta IGT daerah irigasi dan sawah beririgasi di Provinsi Lampung.

“Penyusunan kebijakan satu peta ini tentunya memerlukan dukungan dari Kabupaten/Kota dan juga Provinsi sehingga penyebarluasan informasi geospasial di Provinsi Lampung bisa lebih optimal,” ujar Bobby.

Hadir pula dalam forum ini OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan Dinas Pengairan dan Pemukiman.