Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mendampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melaksanakan Penilaian Tahap II Persentasi  dan Wawancara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Tahun 2023 secara daring dan luring di Mahan Agung, Rabu (22/02/2023).  

Kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas  ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari instansi perencana pembangunan daerah (Bappeda) terkait dengan pencapaian, kualitas dan proses penyusunan dokumen RKPD, dan inovasi daerah.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penilai, karena Provinsi Lampung berhasil masuk menjadi salah satu dari 18 Provinsi yang dapat mengikuti Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penilai, karena Provinsi Lampung berhasil masuk menjadi salah satu dari 18 Provinsi yang dapat mengikuti Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan mudah-mudahan bisa sampai tahap akhir penilaian. Hal ini menjadi penyemangat bagi Provinsi Lampung untuk merencanakan keberhasilan pembangunan daerah lebih baik lagi,” ujar Gubernur Lampung.

Gubernur Lampung juga menjelaskan, “dengan adanya permasalahan di Provinsi Lampung, yaitu tingginya angka kemiskinan, dimana terdapat banyak kantong-kantong kemiskinan di desa, maka strategi kami mengatasi masalah tersebut adalah menjadikan desa sebagai pusat pembangunan, kita harus “Berjaya dari Desa”. Hal ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun dari desa,” jelasnya.

Pada Penilaian PPD Tahun 2023 ini, Provinsi Lampung mengusung inovasi “Desa Berjaya”.

Inovasi “Desa Berjaya”  ini, dibangun dengan mengintegrasikan program Smart Village, Kartu Petani Berjaya (KPB) dan e-Samdes untuk pengentasan kemiskinan di perdesaan dan mempercepat kemandirian desa, dimana Program Smart Village diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, program KPB diarahkan untuk mengurangi beban petani, dan program e-Samdes diarahkan untuk keberlanjutan.

Selain itu, pada kesempatan ini Gubernur Lampung juga berharap melalui ajang Penghargaan Pembangunan Daerah dapat memberikan motivasi apresiasi kepada daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.

“Kami berharap sinergi Pusat-Daerah khususnya Kementerian PPN/Bappenas dapat terus terpelihara guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” tambahnya.