Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Taufik Hidayat mendorong semua pihak secara komprehensif mengentaskan permasalahan sampah laut di Pesisir Teluk Lampung. Hal ini Taufik sampaikan pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Sampah Pesisir Teluk Lampung di Ruang Rapat Kepala Bappeda, Jumat (11/5/2018).

“Permasalahan sampah adalah masalah yang sangat penting dan harus segera kita cari solusinya,” ucap Taufik.

Taufik juga mengatakan bahwa semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah terkait harus dapat bekerja secara komprehensif agar masalah sampah, khususnya sampah laut di Pesisir Teluk Lampung, segera bisa diatasi. Dalam hal ini, pemerintah akan mengambil keputusan terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung, Ahmad Lianurzen mengatakan, Pemerintah Pusat menargetkan Provinsi Lampung dapat mengurangi sampah plastik di laut hingga 70 persen pada 2025 mendatang. Target ini, lanjut Lianurzen, dapat terealisasi jika manajemen pengolahan sampah dan limbah dapat terbangun dengan baik.

Wilayah Teluk Lampung sendiri masuk dalam wilayah administrasi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan yang terletak pada pangkal teluk, sedangkan di arah selatan-tenggara atau mulut teluk berhadapan langsung dengan Selat Sunda. Di sekitar wilayah ini, terdapat beberapa aktivitas pertambakan yang sering membuang limbah pascapanen langsung ke laut, selain sampah yang berasal dari limbah rumah tangga dan kapal-kapal besar yang hanyut sampai ke tepi.

“Pemerintah Provinsi Lampung sudah merencanakan akan mengembangkan Kawasan Teluk Lampung ini menjadi kawasan wisata terintegrasi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mengentaskan masalah sampah laut ini,” kata Dia.

Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan yang melibatkan stakeholder terkait lainnya. Pertemuan itu nantinya akan menghasilkan rumusan kebijakan sehingga pemerintah dapat menentukan program apa saja yang akan diimplementasikan masing-masing pihak untuk mengurangi sampah di Teluk Lampung.