Lampung Barat – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mewakili Gubernur Lampung membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat, Kamis (16/03/2023).
Musrenbang dengan tema “transformasi ekonomi dan nilai tambah produk unggulan menuju masyarakat yang sejahtera" yang dilaksanakan di Gedung Lamban Pancasila Liwa ini, dihadiri oleh Pj. Bupati Lampung Barat; Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat; Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Barat; Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat; Para Asisten/Kepala Badan/Dinas/Instansi/ Camat se-Kabupaten Lampung Barat; Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi/Perguruan Tinggi, Kalangan Dunia Usaha, dan Media Pers.
Dalam sambutannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat menunjukkan indikasi perbaikan. Tumbuh positif sebesar 4,10% pada 2022, meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 2,58%. Laju pertumbuhan tertinggi berasal dari Sektor Jasa Lainnya, Transportasi dan Pergudangan serta Sektor Perdagangan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung Barat pada 2022 adalah 2,10%, lebih baik dari rata-rata Provinsi Lampung sebesar 4,52% (terendah se-Provinsi Lampung). “Hal ini patut kita apresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menekan tingkat pengangguran,” ujarnya.
Terkait tingkat kemiskinan, Angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 masih lebih tinggi dibanding Provinsi Lampung, yaitu sebesar 11,71%. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan sinergi kita bersama untuk bisa menurunkan angka kemiskinan ini. Konvergensi program dan kegiatan perlu kita bangun, dengan prioritas penanganan pada rumah tangga miskin dalam Basis Data Terpadu, sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah.
Selanjutnya, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 termasuk katagori sedang, sebesar 68,39. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus terus dilakukan pada seluruh dimensi yaitu dimensi pendidikan, kesehatan serta kemampuan ekonomi masyarakat.
“Melihat indikator capaian makro pembangunan tersebut, Saya berpesan dan mengajak kita semua, agar dalam penyusunan RKPD ini benar-benar memperhatikan permasalahan faktual yang dihadapi masyarakat. Dengan memperhatikan data dan fakta tersebut, Saya percaya, forum ini akan bisa melahirkan program pembangunan yang lebih terarah dan solutif, sekaligus memberikan daya ungkit yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Lampung Barat khususnya, serta Provinsi Lampung secara luas,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung.