Bandar Lampung- Enam Prioritas RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Fredy SM dalam paparannya selain menyampaikan capaian pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019, juga disampaikan rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2021 melalui Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021.
Terdapat 6 (enam) Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 yaitu :
1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan agenda kerja yaitu Lampung Sehat, Smart School Lampung Berjaya, Lampung Ramah Perempuan dan Anak, Perempuan Berjaya, Anak Muda Berjaya.
2) Pembangunan Infrastruktur, dengan agenda kerja utama yaitu Infrastruktur Lampung Berjaya, Unit Reaksi Cepat, Lampung Terang Berjaya.
3) Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan, dengan agenda kerja utama yaitu Kartu Petani Berjaya, Lampung Ramah Usaha, Revitalisasi Lada, Meningkatkan Daya Saing Komoditas Unggulan, Mengembangkan Industri Pengolahan, Ekonomi Kreatif, UMKM dan Koperasi.
4) Reformasi Birokrasi, dengan agenda kerja utama yaitu Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan, APBD Rakyat Berjaya, Smart Village, Pendampingan Program Pembangunan Desa.
5) Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya, dengan agenda kerja utama yaitu Lampung Merawat Indonesia, Lampung Mengaji, Lampung Kaya Festival, Lampung menuju Bebas Narkoba.
6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana, dengan agenda kerja utama yaitu Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat, Lampung Sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara.
Selain itu, Fredy SM juga menyampaikan, Tiga fokus penanganan dampak Covid-19 yaitu Penanganan Kesehatan seperti penyediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, penanganan kesehatan lainnya. Penanganan dampak ekonomi melalui pengadaan bahan pangan untuk ketahanan pangan, pemberian insentif ekonomi, stimulus UMKM terdampak, pelatihan kerja & kewirausaha an bagi tenaga kerja dan pekerja migran Indonesia terdampak, penanganan. Kemudian, Jaring Pengaman Sosial, seperti Bansos dan hibah individu/ masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial seperti pekerja informal/ harian, keluarga miskin dampak ekonomi lainnya.