Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Lampung kembali melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung 2017, Rabu (5/4) di Ballroom The 7th Hotel Bandar Lampung.
Kegiatan yang bertemakan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Mendorong Investasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas ini merupakan rangkaian proses akhir yang sebelumnya telah dilaksanakan, mulai dari Musrenbang di 15 kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sejak 1 – 23 Maret 2017, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2017, dan Forum Gabungan SKPD Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan 24 Maret 2017.
Taufik Hidayat selaku Kepala Bappeda Provinsi Lampung dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuannya dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan akhir untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan juga tersedianya bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2018.
Nantinya selesai pembukaan Musrenbang akan dilaksanakan pembahasan teknis secara tatap muka (Desk) antara Bappeda dan OPD Kabupaten/Kota dengan Bappeda dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung untuk penajaman prioritas program/kegiatan yang akan diusulkan dan didanai oleh APBD Provinsi Lampung.
“Usulan tersebut kami jaring melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Lampung. Kami laporkan bahwa usulan kegiatan yang masuk ke dalam aplikasi tersebut, dari seluruh kabupaten/kota berjumlah 1.653 usulan yang ditujukan kepada 31 OPD Provinsi Lampung. Selanjutnya usulan inilah yang akan dibahas pada sesi desk Musrenbang tanggal 6 dan 7 April 2017 di tempat ini,” ujarnya.
Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk membangun sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu, Ridho berharap forum yang dilaksanakan pada hari ini bukan hanya forum seremonial saja. Karena, jika melihat kemampuan fiscal pemerintah provinsi Lampung, Pemerintah daerah, kabupaten/kota tidak begitu besar.
“APBD Pemprov Lampung 6,8 T. Dibanding daerah-daerah di Pulau Jawa mungkin banyak yang lebih besar. Tetapi dalam rangka menjalankan tugas pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Apapun cara harus dilakukan untuk membangun provinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Ridho pentingnya forum ini untuk membangun sinkronisasi, harmonisasi, sinergitas kebijakan strategis daerah dalam rangka memaksimalkan anggaran yang terbatas untuk kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Ridho berharap pemerintah pusat bisa menjadikan Lampung sebagai ujung tombak dalam pembangunan di Sumatera. Mengingat posisi Lampung berada di gerbang Sumatera dan Jawa yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Pulau Sumatera.
Dalam sambutannya Ridho membahas terkait Pembangunan Prioritas di Provinsi Lampung antara lain : 1. Pembangunan jalan tol trans sumatera : segmen bakauheni Terbanggi Besar (140,7 Km) dan segmen Terbanggi Besar Pematang Panggang (112 km), 2. Pengembangan kawasan industri Lampung, 3. Perbaikan sistem penyebrangan (sailing time) Merak-Bakauheni, 4. Revitalisasi Bandara Raden Intan (Sky Bridge) menuju Bandara Internasional dan Embarkasih Haji, 5. Pembangunan Bendungan Sukoharjo (Way Sekampung) Kabupaten Pringsewu, Bendungan Sukaraja III (Margatiga) Kabupaten Lampung Timur, dan usaha perbaikan Waduk Way Rarem, Way Jepara Batutegi, OP Bendungan Argoguruh, 6. Keberlanjutan Pembangunan ITERA dan Pusat Olahraga Daerah, 7. Ketahanan Energi Daerah Lampung, Pembangunan Short Cut Rejosari - Tarahan Sepanjang ±26 Km, 8. Pembangunan Double Track Kereta Api Cempaka - Rejosari sepanjang +77,8 Km.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili oleh Inspektur Utama Roni Dwi Susanto dalam sambutannya menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. “Pelaksaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Lampung perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan beberapa hal: pertama, pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan); kedua, perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.
Musrenbang Provinsi Lampung tahun 2017 dihadiri oleh Bupati/Walikota, perwakilan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; Asosiasi, Organisasi masyarakat dan Pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Kemudian kegiatan ini juga menghadirkan Narasumber yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, DPRD Provinsi Lampung, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, dan Bank Indonesia Perwakilan Lampung.
Di akhir rangkaian pembukaan Musrenbang, Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan penghargaan Anugerah Pangripta Saburai kepada Pemerintah kabupaten/kota yang dinilai telah menyusun dokumen perencanaan dengan baik.
Melalui penghargaan tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih termotivasi untuk terus menerus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dimasing-masing daerahnya.
Adapun penghargaan Anugerah Pangripta Saburai 2017 diberikan kepada :
1. Kategori Kabupaten
Terbaik 1 : Kabupaten Lampung Selatan
Terbaik 2 : Kabupaten Tanggamus
Terbaik 3 : Kabupaten Lampung Timur
2. Kategori Kota diraih oleh Kota Metro