Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan selaku Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2023, dalam laporannya menyampaikan, penyelenggaraan Musrenbang hari ini adalah dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2024.

“Di mana tahun 2024 merupakan tahun terakhir  RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, dan sekaligus tahap akhir pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Kita berharap, tahun 2024 menjadi momentum penuntasan pencapaian visi, misi, dan agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, Musrenbang Provinsi merupakan rangkaian tahapan sistem perencanaan pembangunan, dimulai dari penyusunan rancangan awal, konsultasi publik yang sudah kita lakukan pada 24 Januari 2023, Musrenbang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dari  tanggal 7 sampai 27 Maret 2023, serta proses input usulan kabupaten/kota, melalui Aplikasi Sistem Informasi  Pembangunan Daerah (sipd.go.id) yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 27 Maret 2023.

Selanjutnya proses Musrenbang Provinsi ini, akan dilanjutkan dengan kegiatan Desk Pembahasan Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang disampaikan melalui Aplikasi SIPD. Hasil Musrenbang ini akan di tuangkan dalam notulensi dan berita acara kesepakatan, disamping hasil pembahasan usulan Kabupaten/Kota akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2024.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan bahwa upaya perencanaan pembangunan dilakukan secara terencana (by system, by design, by evidence dan inklusif). Terbukti bahwa angka-angka makro pembangunan tersebut saling berkolerasi positif,” tambahnya. 

Capaian RPJMD Provinsi Lampung tahun 2022 dari 11 indikator makro, 9 indikator over target dan 2 masih dalam keadaan terkendali. Capaian indikator makro tersebut, yakni Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2022 sebesar 4,28%; Tingkat Inflasi yang terjaga pada level 5,51%; PDRB per kapita  45,1 Juta; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,52%; Angka Kemiskinan 11,44%; Indeks Pembangunan Manusia 70,45; Indeks Gini 0,313; Nilai Tukar Petani 104,30; Pertumbuhan PAD 13,63%; Kemantapan Jalan Provinsi 76,6%; Penurunan Emisi GRK 8,88%.

Selain itu, dalam hal kinerja tata Kelola pemerintahan dan keuangan juga menunjukkan kinerja yang sangat baik.  Penguatan Reformasi Birokrasi melalui Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2022, Provinsi Lampung mendapat nilai sebesar 3,37 (katagori baik) peringkat ke-2 Nasional.

Realisasi belanja APBD Provinsi Lampung Tahun 2022 mencapai 97,25% menempati posisi tertinggi di Indonesia dengan didukung capaian realisasi pendapatan sebesar 100,68%. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, mengapresiasi dengan memberikan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik (peringkat pertama Nasional) Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun 2022 dalam Ajang APBD Award 2023 pada tanggal 16 Maret 2023.

Kinerja Lampung dalam hal menekan angka stunting (gizi buruk) juga dinilai sangat baik. Prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 15,2% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 18,5. Lampung menempati peringkat terbaik ke-2 Nasional yang sebelumnya pada posisi kelima.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Lampung atas kolaborasi dan sinergi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung. “Kita optimis pembangunan Lampung kedepan akan semakin baik karena pembangunan dilakukan secara inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, atas prestasinya dalam penyusunan perencanaan, capaian dan inovasi pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyelenggarakan evaluasi komprehensif melalui Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD Saburai) Tahun 2023.

Kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, serta penyepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 ini, dibuka oleh Gubernur Lampung dan dihadiri oleh Anggota DPR RI dan DPD RI; Forkopimda Provinsi Lampung; DPRD Provinsi Lampung;  Bupati/Walikota; Rektor dan Akademisi; Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Gubernur dan seluruh perangkat daerah pemerintah Provinsi Lampung; Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; Asosiasi, Dunia Usaha, Organisasi masyarakat,  serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Narasumber Musrenbang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Perindustrian dan DPRD Provinsi Lampung.

Pada pelaksanaan Musrenbang tahun ini yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (29/3/2023) ini juga diawali dengan  talkshow dalam rangka diskusi terkait Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM di Provinsi Lampung, dengan narasumber dari Bappenas, Ekonom Senior INDEF, Rektor UBL, Bank Indonesia dan Praktisi/Pelaku Usaha komoditi Kopi.