Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan RKPD (Rancangan Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Lampung Tahun 2018.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Abung, Balai Keraton Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (9/3) tersebut dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis yang mewakili Sekda Provinsi Lampung.
Selain dihadiri seluruh pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung, kegiatan ini juga melibatkan Kepala BPS Lampung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD, Akademisi, Pelaku Dunia Usaha, Staf Ahli dan tenaga ahli dan Organisasi Profesi,
Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Bappeda, Indra Permana Amurwaharja selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini dalam laporannya memaparkan agenda perencaanaan pembangunan daerah untuk menyusun RKPD 2018 ini mengacu pada beberapa peraturan baik dari Undang-Undang (UU), Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah (Perda).
“Yang pertama mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Kedua, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketiga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,” paparnya.
Lanjut Indra, hasil dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini nantinya bisa menjaring informasi dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan sehingga bisa memperkaya substansi rancangan awal RKPD Tahun 2018 yang saat ini sedang disusun oleh Pemprov Lampung. “Memang sejak tahap awal kita upayakan dilaksanakan secara transparan sehingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, beberapa paparan terkait tinjauan statistik sosial ekonomi Lampung tahun 2010-2016, Tantangan dan prosfek perekonomian Lampung 2017-2018, dan Pokok-pokok harmonisasi kebijakan pembangunan nasional dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2018 turut disampaikan oleh Kepala BPS Lampung Yeane Irmaningrum, Kepala Perwakilan BI Lampung Arief Hartawan, dan Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat.
Berikut hasil paparan yang bisa didownload dari link di bawah ini :
Link Download Paparan Bank Indonesia Terkait Tantangan dan Prosfek Perekonomian Lampung 2017-2018
Paparan BPS Terkait Tinjauan Statistik Sosial Ekonomi Lampung Tahun 2010-2016