Jakarta - Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong transformasi digital pelayanan publik serta penguatan ketahanan pangan melalui kerja sama lintas daerah. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, (15/4/2025).
Dalam kesempatan ini, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni beserta jajaran turut mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan integrasi perencanaan pembangunan lintas provinsi, terutama dalam aspek digitalisasi layanan publik dan penguatan konektivitas pasokan pangan.
Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Lampung memainkan peran kunci dalam menjembatani proses adopsi aplikasi layanan digital “JAKI (Jakarta Kini)” yang telah terbukti efektif digunakan oleh lebih dari 6,8 juta pengguna di Jakarta. Kolaborasi ini diharapkan menjadi entry point dalam pengembangan Super Apps versi Lampung, yang akan diintegrasikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah secara kontekstual.
Adopsi JAKI diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029, sekaligus mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, terutama dalam misi mendorong pelayanan publik yang efisien, inovatif, dan merata.
Selain di bidang layanan publik, kesepakatan juga meliputi kerja sama rantai pasok pangan. Gubernur Lampung dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sebatas seremoni administratif, tetapi langkah nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. "Kami tidak ingin berjalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Kami ingin belajar dari yang jatuh-bangun, yang sudah diuji sistemnya, dan terbukti diterima warga" tegasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pengembangan JAKI versi Lampung serta membuka peluang investasi melalui BUMD Jakarta di sektor pertanian Lampung. “Kami tidak hanya ingin menerima produk dari Lampung. Kami ingin menjadi bagian dari rantai nilai produksinya, bahkan membangun bersama di Lampung. Ini bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan desentralisasi bisnis,” ujar Pramono.
Kesepakatan ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama antardaerah dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi kesenjangan layanan publik dan mendorong pemerataan ekonomi regional. Dengan keterlibatan aktif Bappeda, penguatan kebijakan berbasis data dan perencanaan yang terintegrasi diharapkan menjadi fondasi keberhasilan kerja sama ini. "Semua untung, semua tumbuh, dan rakyat kita menjadi pemenangnya," pungkas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.