Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas kebijakan satu peta (one map policy). Jokowi mengatakan kebijakan satu peta ini sangat penting dan dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi.

Jokowi mengatakan setahun lalu melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016, dia meminta dilakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Jokowi ingin tidak ada perbedaan ataupun tumpang tindih informasi geospasial.

"Kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial dan akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis, maupun penerbitan perizinan," kata Jokowi di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Jokowi yakin kebijakan satu peta ini bisa mempermudah penyelesaian konflik. "Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," katanya.

Untuk lebih lanjut, Jokowi meminta laporan Menko Perekonomian dalam rapat kali ini mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta di lapangan.

"Laporan yang saya terima dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 baru 26 sudah lengkap untuk seluruh Indonesia, 57 peta lainnya masih dikompilasi dan 2 peta tematik belum ada," katanya.

"Dan saya mengingatkan pada rapat terbatas tanggal 7 April 2016 saya minta untuk terlebih dahulu difokuskan di Pulau Kalimantan," tambahnya.

Sumber : Detik.com