Bandar Lampung – Sejak bulan Maret Tahun 2020, masyarakat dalam skala global, nasional dan regional menghadapi pandemi Covid19, yang berimbas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas pada masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan ke sektor fiskal/keuangan pemerintah. Sehingga, diperlukan reformulasi terhadap kebijakan dan strategi pembangunan, penyesuaian terhadap kerangka pendanaan, termasuk pencermatan pada indikator kinerja beserta target-targetnya. Sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian/revisi terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.

Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka “Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024”. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Kamis (22/7/2021).

“Forum Konsultasi Publik yang kita laksanakan pada hari ini memiliki peranan yang sangat strategis serta menjadi bagian dari rangkaian dalam merumuskan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ke depan. Beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur perlu terus dilanjutkan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Lampung, antara lain:

1. Bidang Pertanian, pemerintah akan melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui Program Kartu Petani Berjaya, peningkatan daya saing komoditas unggulan (kopi, kakao, jagung, singkong dan udang), Revitalisasi Lada, memfungsikan BUMD untuk pengembangan produk pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2. Sektor Pariwisata, akan didorong pengembangan destinasi wisata baru di wilayah Bakauheni. Kawasan dirancang dengan konsep Integrated Tourism Complex, dimana beberapa specific-magnet yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya tarik pariwisata pada kawasan dimaksud, sekaligus menjadi Hub dalam sistem jaringan pariwisata yang menghubungkan Destinasi Pariwisata Prioritas di Provinsi Lampung.
3. Infrastruktur juga menjadi prioritas untuk menjamin konektivitas antar wilayah dalam rangka mengunrangi ketimpangan dan meningkatkan efisiensi produksi serta dalam upaya peningkatan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Lampung, melalui Infrastruktur Lampung Berjaya, Unit Reaksi Cepat dan Lampung terang Berjaya.
4. Peningkatan Kualitas SDM dalam peningkatan Daya Saing melalui upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, prevalensi gizi serta pengentasan kemiskinan dan Reformasi Birokrasi. Penguatan sistem dan kualitas layanan kesehatan masyarakat akan dilanjutkan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana kesehatan serta pemenuhan sumber daya kesehatan. Selanjutnya, pembangunan SDM juga diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun dimasa Covid-19.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Akademisi dari Universitas Lampung Teguh Endaryanto ini, menghadirkan beberapa narasumber dan penanggap yaitu Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nyoto Suwignyo, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, Kepala BPS Provinsi Lampung Faizal Anwar, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung Budi Harto Setiawan, Rektor UBL Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Nairobi. Selanjutnya peserta pada kegiatan ini yaitu Anggota Forkopimda Plus Provinsi Lampung, Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kepala Instansi Vertikal, Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, Pimpinan BUMN, BUMD dan Dunia Usaha, Pimpinan Parpol, Asosiasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa, serta seluruh Pemangku Kepentingan Pembangunan.