Bandar Lampung – Bappeda Provinsi Lampung menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Awal Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dengan tema “Transformasi Sosial dalam Penguatan Tata Kelola Kependudukan Guna Mewujudkan Lampung Berkualitas.”
Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait tata kelola kependudukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penyusunan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 ini dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita Dewi mewakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bukit Randu, Kamis (20/7/2023).
Dalam sambutannya Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian tujuan pembangunan daerah telah dilakukan melalui berbagai intervensi sesuai dengan urusan dan kewenangannya, dan sebagai wakil pemerintah Pusat di Daerah, Kepala Daerah juga memiliki peran dan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian agar seluruh urusan kepemerintahan di tingkat kabupaten/kota dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
“Namun demikian masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan, terutama terkait kependudukan dan SDM yaitu antara lain pemerataan pembangunan, lapangan kerja, dan pemenuhan layanan dasar yang belum terjangkau dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, sehingga masih diperlukan kontribusi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengurangi permasalahan kependudukan dan mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung sebagai pondasi di era bonus demografi,” ujarnya.
“Untuk menjaga konsistensi Perencanaan Pusat dan Daerah maka Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan Awal dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 juga memastikan strategi Pembangunan dan Tata Kelola Kependudukan,” tambahnya.
Hal ini menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Bappeda Provinsi Lampung menginisiasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas isu strategis, potensi dan arah kebijakan serta pemetaan permasalahan terkait transformasi sosial yang berhubungan dengan kependudukan dengan menampung masukan dan saran terkait pembangunan kependudukan dari seluruh pemangku kepentingan guna mendukung penyusunan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045,” ujarnya.