Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022 di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (15/6/2021). Rapat yang dilaksanakan secara online dan offline ini dibuka oleh Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwignyo.
Dalam arahannya Nyoto Suwignyo menyampaikan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan 4 tujuan yaitu 1) melihat konsistensi dan target program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun pelaksanaan; 2) melihat karakteristik perencanaan dari rekapitulasi jumlah program/kegiatan/subkegiatan dan pagu RKPD tahun 2022; 3) melihat dukungan output kegiatan dan outcome program terhadap pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; serta 4) melihat dukungan program dan kegiatan RKPD 2022 terhadap prioritas nasional atau program prioritas nasional 2022.
Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mewakili Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan proses penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Lampung bersifat inklusif yaitu melibatkan masyarakat, akademisi, LSM, dan juga korporat se-Provinsi Lampung dalam rangka memberikan yang terbaik terhadap kualitas Dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022.
Adapun Tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 yaitu “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas,” dengan 6 prioritas pembangunan.
“Apa yang menjadi tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 selaras dengan RKP 2022 yaitu “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas.” Dari tema yang ada Provinsi Lampung memiliki 6 prioritas pembangunan di tahun 2022, yang pertama dalam rangka menjabarkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan transformasi ekonomi yaitu meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan. Demikian juga terkait kualitas SDM menjadi prioritas kami Tahun 2022. Terkait pembangunan infrastruktur, ini sesuai dengan arahan presiden dan juga prioritas nasional. Selanjutnya terkait reformasi birokrasi, sudah sejalan dan selaras dengan arahan presiden maupun dalam prioritas nasional. Kemudian berkenaan dengan kehidupan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya, ini menjadi pakem kami terhadap misi ke satu Bapak Gubernur dan juga menjadi prioritas tahun 2022. Yang terakhir yaitu isu lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana. Kami berharap bahwa pembangunan di Provinsi Lampung harus tetap memperhatikan isu-isu lingkungan agar pembangunan juga diatur secara berkelanjutan,” Ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan.
Sealanjutnya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung juga menyampaikan sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 disepakati dengan mempertingbangkan arahan dari berbagai pihak, seperti Bank Indonesia Perwakilan Lampung, BPS Provinsi Lampung, dan para akademisi yang ada di Provinsi Lampung. “Sasaran Makro untuk pertumbuhan ekonomi berkisaran 4,3-5,3. Inflasi berkisaran 3.0 ± 1 %. PDRB per Kapita diharapkan meningkat 45-58. Tingkat penganguran terbuka diharapkan mengecil 4-4,5. Tingkat kemiskinan menurun 11,7-12,2. IPM kami optimis mencapai 71,49. Indeks Gini kami coba pada kisaran 0,320-0,330. Sektor pertanian atau nilai tukar petani kami mencoba untuk mencapai 105. Di bidang infrastruktur terkait tingkat kemantapan jalan, meskipun dengan keterbatasan kami tetap optimis mencapai 72,34,” ujarnya.
Rapat yang di fasilitasi oleh Mendagri ini, diikuti oleh 48 Perangkat Daerah di Provinsi Lampung. 16 Perangkat Daerah mengikuti secara offline, dan 32 secara online.