Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung bersama OPD terkait, mengikuti Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Alimudin Umar Lt.3 Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (16/08/2024).

Rapat yang dilaksanakan secara daring dan luring oleh Kemendagri Ditjen Bina Bangda ini, diselenggarakan guna melaksanakan amanat Pasal 323 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.

Pada kesempatan ini Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni memaparkan terkait Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang terdiri dari gambaran umum kondisi daerah Lampung, serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi provinsi Lampung hingga 20 tahun ke depan.

“Untuk menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang ada di Provinsi Lampung, Provinsi Lampung memiliki Visi Lampung SMART (Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan) 2025-2045 dengan 8 misi pembangunan daerah, 17 sasaran pokok dan 45 indikator utama pembangunan. Mudah-mudahan dokumen yang kami paparakan pada hari ini sudah memenuhi seluruh regulasi dan ketentuan yang mengatur terkait penyusunan RPJPD serta seluruh prosesnya sudah dilakukan secara sesuai." ujarnya.

“Dokumen RPJPD 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun ke depan. Evaluasi ini dilakukan untuk menguji kesesuaian dokumen RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan tinggi,” ujar Direktur PEIPD Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Bob R. F. Sagala saat membuka rapat evaluasi ini.