Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah provinsi. Rakor ini dilaksanakan untuk membahas optimalisasi pelaksanaan program pembangunan 2024 dan persiapan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Kegiatan yang berlangsung di Mahan Agung pada Jumat (1/11/2024) ini menjadi langkah penting dalam mengawal arah pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam Rakor tersebut, Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, memberikan arahan agar seluruh Kepala Perangkat Daerah berperan aktif dalam mendukung tercapainya delapan program prioritas "Hasil Terbaik Cepat Kabinet Merah Putih." Program ini disusun untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dengan respons cepat dan tepat sasaran, mencakup bidang ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
Program Pangan dan Gizi untuk Pelajar dan Masyarakat Rentan Salah satu poin utama yang dibahas adalah dukungan terhadap program ketahanan pangan, khususnya terkait kesiapan stok pangan untuk pelaksanaan program makan siang dan distribusi susu gratis di sekolah-sekolah serta pesantren. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sejak dini. Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan gizi kepada anak-anak balita dan ibu hamil guna mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah provinsi.
“Pemerintah berkomitmen menyediakan kebutuhan dasar dalam pendidikan, terutama bagi siswa di sekolah dan pesantren. Melalui upaya penyediaan makan siang dan susu gratis, kami berharap anak-anak Lampung mendapatkan dukungan gizi yang memadai sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik,” kata Samsudin.
Persiapan Rencana Strategis 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pj. Gubernur Samsudin menekankan pentingnya mempersiapkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Renstra ini akan berjalan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025-2029. Melalui Renstra dan RPJMD, pemerintah berharap dapat merancang program pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan, guna mencapai visi pembangunan Lampung dalam lima tahun ke depan.
Penekanan Netralitas ASN Menjelang Pilkada Serentak
Dalam suasana menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Samsudin juga menekankan pentingnya netralitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah, dan pegawai non-PNS. “Kita harus menjaga profesionalisme dan integritas, memastikan seluruh pegawai dapat bekerja tanpa terpengaruh kepentingan politik. Netralitas ASN adalah fondasi penting agar seluruh program pembangunan berjalan lancar,” tegas Samsudin.
Evaluasi Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran serta Program Pemutihan PKB
Selain itu, Rakor ini juga menjadi ajang evaluasi realisasi belanja dan pendapatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satu agenda penting yang turut dibahas adalah pelaksanaan program pemutihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2024. Pemerintah berupaya agar program pemutihan ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan meringankan beban pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak.
Dalam kesempatan ini, Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah juga diminta memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung terlaksana secara efisien dan transparan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Dengan Rakor ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat mewujudkan percepatan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. “Ini adalah langkah awal menuju pembangunan Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” tutup Samsudin.