Pada tanggal 4-5 Mei 2017 telah dilakukan pembahasan/ desk terhadap usulan-usulan daerah yang menjadi atau mendukung program prioritas nasional, baik usulan dari provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Provinsi Lampung. Acara pembahasan/ desk Musrenbangnas Tahun 2017 ini diselenggarakan oleh Bappenas di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, dan merupakan satu kesatuan atas rangkaian kegiatan pembahasan prioritas nasional di 34 Provinsi yang dilaksanakan dari tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei 2017. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka penyusunan substansi RKP tahun 2018, khususnya yang berkaitan dengan prioritas nasional, mengingat pendekatan pendanaan program pemerintah adalah “money follow program priority”. Dengan harapan akan terwujud sinergi dalam perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional.Â

Pembahasan/desk Musrenbangnas tahun 2017 ini dilakukan per prioritas nasional per provinsi yang terbagi dalam 10 prioritas nasional, terdiri dari:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Perumahan dan Permukiman

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

5. Ketahanan Energi

6. Ketahanan Pangan

7. Penanggulangan Kemiskinan

8. Infrastruktur, Konektifitas dan Kemaritiman

9. Kehutanan dan Pembangunan Wilayah

10. Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Dengan total 13 desk pembahasan. Dalam pembahasan tersebut, Bappeda Provinsi Lampung juga mengikutsertakan beberapa SKPD/OPD terkait yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan prioritas nasional tahun 2018 di Provinsi Lampung. Adapun substansi yang di bahas terbagi dalam beberapa kategori antara lain sebagai berikut:

1. Proyek prioritas yang berlokasi di Provinsi Lampung.

2. Proyek prioritas daerah yang mendukung prioritas nasional.

3. Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), dll.

4. DAK penugasanÂ