Bandar Lampung – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) telah di[1]launching oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Kominfo, serta KPK pada tanggal 12 Desember tahun 2023 bertepatan dengan Acara Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai aplikasi umum bagi pemerintah daerah dan satu-satunya sistem yang digunakan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SIPD-RI dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni ini dilaksanakan selama dua hari, 16-17 Januari 2024 di Hotel Emersia Bandar Lampung. Bimbingan Teknis Aplikasi SIPD-RI Kemendagri ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Pada kesempatan ini Kepala Bappeda Provinsi Lampung meyampaikan, “Pelaksanaan SIPD-RI oleh pemerintah daerah secara nasional akan semakin mempercepat penerapan SPBE terpadu, dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mengimplementasikan Aplikasi SIPD-RI ini dan Saya berharap kabupaten/kota juga siap menggunakan aplikasi SIPD-RI ini,” ujarnya.
Ia juga berharap, kegiatan Bimtek ini dapat memberikan pemahaman secara teknis kepada para perencana baik di provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat memastikan penerapan SIPD-RI yang lebih baik. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang telah berkenan hadir di Provinsi Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai untuk memberikan pembelajaran terkait penggunaan aplikasi SIPD-RI ini,” ucapnya.
Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan sosialiasasi dan bimbingan teknis penggunaan SIPD-RI dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dua puluh tahunan (RPJPD), lima tahunan (RPJMD) dan tahunan (RKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung termasuk Pentaggingan Indikator Makro, Program Prioritas, SPM dan SdGs ini, menghadirkan narasumber Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Adetya Cahya Ningrat dan Para Peserta Perwakilan dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Bappeda Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.