Bandar Lampung - Bappeda Provinsi Lampung menggelar Rapat Persiapan Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 di Ruang Command Center Bappeda pada Rabu (23/1/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi Penilaian PPD Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui konferensi daring, sekaligus mendiskusikan program unggulan pembangunan yang akan diajukan Provinsi Lampung.
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi kreatif terhadap perencanaan dan pencapaian yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap tahun sebagai evaluasi pembangunan daerah guna memotivasi daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian pembangunan yang lebih baik.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas pencapaian dokumen perencanaan dan dokumen inovasi pada perencanaan Provinsi Lampung. "Cakupan Penilaian PPD Tahun 2024 terdiri dari 5 kriteria dan 24 Indikator. Secara umum sudah baik, tetapi masih perlu terus ditingkatkan, khususnya untuk indikator-indikator yang masih di bawah rata-rata penilaian. Indikator yang masih di bawah rata-rata diharapkan dapat menjadi perhatian atau rekomendasi perbaikan penyusunan perencanaan atau strategi kebijakan tahun berikutnya."
Penghargaan ini mengevaluasi capaian pembangunan daerah berdasarkan empat aspek utama, yakni pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan RKPD, serta program unggulan pembangunan daerah. Pada Penilaian PPD Tingkat Provinsi tahun ini terdapat tambahan item penilaian terkait penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan aspek inklusivitas disabilitas.
Sebagai informasi, Lampung telah menunjukkan kinerja positif pada Penilaian PPD dalam tiga tahun terakhir, berikut evaluasi inovasi yang diajukan:
2021: Inovasi Kartu Petani Berjaya (KPB), berhasil masuk 10 besar.
2022: Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB), kembali masuk 10 besar.
2023: Desa Berjaya, menempati posisi 20 besar.
2024: Inovasi e-SAMDES, layanan pembayaran pajak kendaraan melalui BUMDes dalam rangka peningkatan akses pelayanan publik di Provinsi Lampung, meraih posisi ke-12 nasional.
Sesi diskusi pengajuan program unggulan pembangunan pada PPD 2025 Tingkat Provinsi ini melibatkan seluruh kepala bidang, fungsional perencana, dan staf Bappeda. Diskusi difokuskan pada evaluasi dokumen perencanaan, penguatan program unggulan, dan inovasi untuk mencapai hasil maksimal. Bappeda Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan skor penilaian PPD tahun ini dan meraih peringkat yang lebih baik.