Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappeda menggelar Rapat Integrasi Program Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Desaku Maju pada Kamis (4/9/2025) di Ruang Rapat Alimuddin Umar, Bappeda Provinsi Lampung. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Dr. Anang R., dengan melibatkan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung.

Program Desaku Maju merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pertanian, hilirisasi produk unggulan desa, serta peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Dalam rapat ini, Bappeda Provinsi Lampung menekankan pentingnya integrasi lintas perangkat daerah agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional maupun daerah.

Pembahasan dalam rapat mencakup penyusunan regulasi daerah, penyediaan dan pemanfaatan data by name by address (BNBA), tahapan pelaksanaan program bersama perangkat daerah, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga desa. Selain itu, juga dibahas mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai instrumen pengendalian program agar dapat berjalan efektif.

Program Desaku Maju diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa berbasis tiga komoditas utama Lampung, yaitu padi, jagung, dan singkong. Melalui integrasi program, desa didorong memiliki kelembagaan usaha seperti koperasi, BUMDes, dan gapoktan yang mampu mengelola produksi hingga hilirisasi. Dengan demikian, petani dapat memperoleh nilai tambah, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Bappeda Provinsi Lampung juga memastikan program ini mengedepankan strategi afirmasi terhadap masyarakat miskin desil 1, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok paling rentan. Setiap desa lokus akan diintervensi minimal 20 orang penduduk miskin, dengan target penurunan kemiskinan diharapkan akan bertambah hingga 10.000 orang.

Melalui rapat ini, Bappeda Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmen untuk menjadi motor penggerak percepatan penanggulangan kemiskinan di Lampung. Sinergi antarperangkat daerah, pemerintah desa, dan sektor non-pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, meningkatkan daya saing pertanian, serta memperkuat fondasi menuju Lampung yang berdaya saing dan sejahtera.