Bandar Lampung – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung pada Kamis (27/02/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran BUMDes dalam mendorong pembangunan ekonomi desa, sejalan dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada 100 hari pertama masa kerja, guna tercapainya program bantuan sarana pengolahan Pupuk Organik Cair (POC) dan Dryer di Rice Miling Unit (RMU).  

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni membuka rapat dengan menekankan pentingnya optimalisasi BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. BUMDes juga didorong untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan memperkuat status hukum sebagai badan usaha.    

Diskusi yang membahas sinergi antarinstansi dalam mendukung penguatan BUMDes, termasuk pendataan, pembinaan kelembagaan, dan fasilitasi perizinan usaha ini dihadiri Tenaga Ahli Gubernur Lampung, Davit Kurniawan dan Rajive Dewangga, serta perwakilan Dinas KPTPH, PMDT, Perindag, PMPTSP, Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, juga Biro Pengadaan Barang dan Jasa.  

Sebanyak 250 BUMDes dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung direncanakan akan menjadi lokus pembinaan, dengan fokus pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Dari jumlah tersebut BUMDes akan diverifikasi untuk menerima pendampingan lebih lanjut. Pendampingan program pembinaan meliputi sosialisasi kebijakan pemerintah terhadap BUMDes. peningkatan kapasitas pengelolaan usaha dan laporan keuangan, fasilitasi perizinan usaha dan akses pasar.  

Dengan adanya penguatan BUMDes, diharapkan desa-desa di Provinsi Lampung dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing produk lokal. Bappeda Provinsi Lampung berkomitmen mendampingi BUMDes dalam setiap tahap pengembangan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.