Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappeda Provinsi menggelar rangkaian FGD Tematik yang berkolaborasi dengan enam (6) universitas besar di Lampung. Rangkaian ini diawali dengan diskusi bertajuk “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif Mendukung Percepatan Penurunan Kemiskinan” di Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila) pada Kamis, (10/4/2025).
Bappeda Provinsi Lampung, sebagai penyelenggara kegiatan, memfasilitasi forum ini dalam rangka mengintegrasikan hasil diskusi tematik ke dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dan RKPD tahunan. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini akan membahas enam tema yang mencakup aspek ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, pemerintahan, dan budaya. "Kami ingin memastikan bahwa setiap isu strategis yang relevan dengan pembangunan daerah dapat ditangkap dan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan berdampak," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa hasil FGD ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen RPJMD dan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini didukung oleh Rektor Unila, Lusmeilia Afriani selaku tuan rumah diskusi, "Kami mengucapkan terimakasih, kami dipilih Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengadakan FGD di Unila. Sebagaimana diketahui, Unila juga mengambil peranan dalam pengentasan kemiskinan melalui program penerimaan mahasiswa Bidikmisi yang ingin berkuliah disini. Dalam program penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, Unila juga memberikan beasiswa full untuk kurang lebih 150 orang peserta. Kami menekankan melalui program-program ini, semua golongan masyarakat berkesempatan untuk berkuliah di Unila. Program lainnya yaitu PSDKU (Program Studi Diluar Kampus Utama) yang juga merupakan program inisiasi kami. Sekarang ada di Way Kanan dan Lampung Tengah, dan sedang dipersiapkan juga di Tulang Bawang Barat. Kami berharap bisa membuka PSDKU di kabupaten lainnya, sehingga dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendidikan sehingga mempercepat penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung." ujarnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan yang mewakili Gubernur Lampung. Peserta diskusi terdiri dari Perwakilan Bank Indonesia KPw Provinsi Lampung, BPS, pejabat pemerintah daerah, akademisi dan ekonom, organisasi masyarakat, hingga asosiasi bisnis di Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Asisten Ekbang Provinsi Lampung menyampaikan bahwa forum ini penting dalam mendukung implementasi RPJPD Provinsi Lampung 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. “RPJMD 2025–2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan visi jangka panjang ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’. Diskusi ini menjadi wadah strategis untuk menyusun strategi pembangunan ekonomi inklusif yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tapi juga memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Tiga narasumber utama yang memberikan perspektif dalam diskusi, yakni Ekonom Senior Bank Indonesia KPw Provinsi Lampung, Fiskara Indawan dengan topik "Strategi Efektif Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung di Tengah Tekanan Fiskal dan Dinamika Global".
Ketua Baznas Provinsi Lampung, Iskandar Zulkarnain yang menyampaikan materi "Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan kemiskinan yang Efektif di Provinsi Lampung". Serta Dosen FEB Unila, Asih Murwiati yang menyoroti "Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung."
Diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung, Ridwan Saifuddin ini memfokuskan pada tantangan pertumbuhan ekonomi Lampung yang masih berada di bawah rata-rata nasional (4,57%), kemiskinan yang mencapai 10,62%, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (73,13). Dalam paparannya, para narasumber menekankan pentingnya strategi kebijakan fiskal, optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian dan industri pengolahan, serta pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas.
Ketua Baznas Provinsi Lampung juga turut menyampaikan strategi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). “Kami mengapresiasi bahwa ini pertama kalnya Baznas dilibatkan dalam perumusan RPJMD oleh Gubernur Lampung. Seperti diketahui, Baznas mengembangkan program yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian mustahik melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya,” jelasnya.
FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, di antaranya (1) Strategi optimalisasi sektor unggulan berbasis potensi lokal. (2) Strategi pemberdayaan masyarakat miskin berbasis potensi daerah. (3) Kerangka pembangunan ekonomi inklusif yang menghubungkan pertumbuhan dengan pengurangan ketimpangan. (4) Peningkatan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi. “Pembangunan membutuhkan sinergi dari semua unsur, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, media/pers, maupun masyarakat. Mari kita bahu membahu untuk mewujudkan Lampung yang lebih baik,” pungkasnya.