Metro – Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Dr. Anang R., mendampingi Gubernur Lampung pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara bupati/walikota se-Provinsi Lampung dengan Kejaksaan Negeri di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Kamis (14/8/2025).

Bappeda Provinsi Lampung turut berperan aktif dalam memastikan bahwa tata kelola Dana Desa berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah bersama kejaksaan menegaskan komitmen mencegah penyimpangan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa.

Pendampingan kejaksaan akan difokuskan pada edukasi hukum, early warning system, serta penguatan akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Langkah ini penting untuk menjaga sinergi pembangunan desa, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas nasional.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah. “Menurut kami ini adalah pondasi bagi teman-teman di daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Kerja sama ini merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap rupiah Dana Desa tepat guna dan berdampak langsung pada layanan dasar, pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, penanganan stunting, hingga transformasi desa digital.” ucap Gubernur.

Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi penguatan ekosistem pemerintahan desa. Dengan melibatkan 2.446 desa di seluruh Lampung, program ini memastikan Dana Desa benar-benar memberi dampak nyata, mulai dari jalan desa yang mantap, akses air bersih, layanan kesehatan ibu-anak, hingga penguatan BUMDes dan UMKM lokal.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kemandirian desa sekaligus mendukung visi pembangunan berkelanjutan.