Bandar Lampung -  Bappeda Provinsi Lampung menggelar Rapat Pembahasan Penentuan Indikator Makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Target 2025-2029 di Ruang Rapat Alimudin Umar, lantai 3, Kantor Bappeda Lampung pada Kamis (23/01/2025).

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni menerangkan rapat ini merupakan tahap awal penyusunan dokumen RPJMD untuk menetapkan target pembangunan jangka menengah sebagai pedoman strategis pembangunan daerah. "Tahun kemarin Bappeda telah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD. Sekarang karena sudah ada gubernur dan wakil gubernur (wagub) terpilih, kelanjutannya adalah mengintegrasikan visi, misi, program kerja (progja) gubernur dan wagub terpilih dengan Rancangan Teknokratik yang telah disusun untuk menjadi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD. Ranwal ini yang nanti akan dibawa ke forum konsultasi publik, kemudian ke forum Musrenbang RPJMD, sehingga kemudian diusulkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan dibahas bersama DPRD Provinsi Lampung untuk ditetapkan menjadi Perda paling lambat 6 bulan setelah gubernur dan wagub terpilih dilantik, kira-kira Agustus 2025. Visi Gubernur dan Wagub terpilih, Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela adalah Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Alhamdulillah, dari sini antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam 5 tahun ke depan, visinya sudah linear, saling mendukung."

Kepala Bappeda kemudian melanjutkan penyampaian 3 misi Gubernur dan Wagub terpilih antara lain; Mendorong pertumbuhan Konomi yang inklusif, mandiri dan inovatif; Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif; Serta meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. "Kami sudah menyampaikan tambahan usulan dari pemerintah provinsi untuk misi tadi, yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Untuk 18 program kerja juga sudah mendukung misi di atas. Nah, sebagian besar progja inilah yang akan mengisi bagian pernyataan sasaran dalam RPJMD. Juga ada 3 program hasil terbaik cepat dan 3 program prioritas, yang kemudian diturunkan ke dalam 163 upaya-upaya untuk mencapai 18 progja yang tertera. Karenanya pemilihan indikator tujuan dan sasaran, diperlukan untuk merepresentasikan bagian ini di dokumen RPJMD dan juga sebagai alat ukur capaian kinerja pemerintah daerah yang akan dievaluasi setiap tahunnya. Kami mohon masukan terkait dengan pemilihan dan pemilahan dalam menurunkan visi misi ini ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan." 

Asisten II Ekobang Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan berharap agenda ini menjadi penyemangat untuk berkontribusi memberikan masukan dan saran terhadap kelengkapan penyusunan RPJMD. "Pemerintah pusat sangat berharap agar RPJMD selaras dengan RPJMN, karena akar tujuan utamanya menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Darisitu turun melaksanakan pembangunan daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik, daya saing daerah, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Ke depannya RPJMD ini akan menjadi guidance bagi 15 kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan daerah."

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Junanto Herdiawan meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 8% asalkan mulai mengubah kebiasaan dan cara kerja serta terus memperbaiki dan memperkuat sinergi antar elemen. "Kinerja perekonomian Lampung 2025 diperkirakan tetap kuat, meningkat dalam kisaran 4,6%-5,3% seiring perbaikan kinerja sektor primer dan tetap kuatnya aktivitas industri dan perdagangan. Pada 2026, peningkatan kinerja perekonomian berlanjut dalam kisaran 4,7%-5,4% yang didukung beberapa prospek. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu mirip dengan kecepatan lari dan detak jantung. Kalau kita mau lari kencang tentu perlu menambah kecepatan, tetapi saat bersamaan detak jantung perlu stabil. Kalau kita lari kencang lalu detak jantung naik drastis, perlu hati-hati karena bisa membebani tubuh serta bahaya bagi jantung dan kesehatan. Perlu latihan dan perbanyak lari sehingga terbiasa. Demikian pula ekonomi, tentu bagus kalau mau pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, bisa 7%-8%. Namun tingkat inflasinya harus dijaga stabil. Ibarat detak jantung tadi, kalau ikutan naik, inflasi akan membebani dan bahaya untuk kesehatan ekonomi. Persis seperti latihan tubuh, ekonomi juga perlu dilatih dan memperbaiki diri. Masalah-masalah struktural dibenahi, kapasitasnya diperkuat. Kencang itu penting, tapi kencang berkualitas jauh lebih penting." Ia juga menyatakan dukungan BI atas upaya Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kinerja perkonomian daerah. Harapannya beberapa analisis dari BI dapat membantu pelaksanaan kinerja di lapangan.

Selanjutnya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Kuswanta Futas H., menyatakan selain RPJMD, dalam dokumen perencanaan selanjutnya diharapkan harus selalu memasukkan perbaikan rehabilitasi lahan. "Tidak mungkin kita mau swasembada pangan di 2027 jika hanya memikirkan perluasan areal pertanian. Lahan yang sebenarnya tidak produktif pun, jadilah untuk ditanami beberapa komoditas yang meskipun kuantitasnya rendah, namun jika diakumulasikan jumlahnya bisa untuk swasembada pangan. Rehabilitasi lahan ini harus menjadi bagian usaha peningkatan produksi pangan di Provinsi Lampung. Pengadaan bibit unggulan juga merupakan PR pemerintah daerah. Kedepannya progja gubernur dan wagub untuk membuat pupuk organik cair melalui BumDes di masing-masing desa merupakan perkembangan yang luar biasa, jika Pak Gub sudah mau meng-goalkan program ini. Tentunya kita perlu pendampingan dari dinas-dinas terkait."

Agenda ini dilanjutkan dengan sesi masukan dan saran terkait penentuan Indikator Makro RPJMD dan Target 2025-2029  dari perwakilan BPS, BPKP Provinsi Lampung, Dekan FEB Universitas Lampung serta berbagai Kepala Dinas di Provinsi Lampung.