Bandar Lampung - Bappeda Provinsi Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas daya saing pelaku usaha lokal dengan menghadiri Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal di Provinsi Lampung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, pada Jumat, 1 Agustus 2025 di Hotel Novotel, Bandar Lampung.

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam rangka menyambut batas kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang akan diberlakukan pada 17 Oktober 2026. Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari berbagai pihak, termasuk Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Gubernur Lampung, serta Kepala BPJPH. Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan komitmen bersama antara BPJPH, Gubernur Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, serta Kepala Kanwil Kemenag sebagai bentuk dukungan konkret terhadap fasilitasi sertifikasi halal.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan yang membahas berbagai aspek penting, seperti strategi fasilitasi sertifikasi halal, dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, dan pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat).

Partisipasi aktif Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Lampung sebagai bagian dari ekosistem halal nasional yang tangguh dan berdaya saing. Hal ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mewujudkan ekonomi inklusif yang mendukung pengembangan usaha kecil menengah sebagai pilar ekonomi rakyat.