Konsultasi Publik Rancangan Awal Rkpd Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

Konsultasi Publik Rancangan Awal Rkpd Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjadi narasumber pada Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022, secara virtual di Ruang Rapat Haris Hasyim Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (5/3/2021).

Dalam paparannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan, terkait isu-isu strategis di Kabupaten Lampung Barat, seperti kesiapan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, penyediaan lapangan pekerjaan, pengurangan persentase penduduk miskin, optimalisasi produk unggulan, optimalisasi proses pembangunan melalui kinerja yang inovatif, optimalisasi sektor pariwisata, perampingan struktur organisasi, dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat, untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

“Terkait mitigasi bencana, saya yakin dengan adanya program-program yang ramah lingkungan, bencana di Lampung Barat akan semakin kecil. Di sektor pariwisata, Lampung Barat mempunyai Kebun Raya, Suoh, dan Danau Ranau. Silakan Pariwisata di Lampung Barat di propagandakan sehingga nantinya Warga Provinsi Lampung, tertarik untuk berkunjung ke Lampung Barat,” ujar Kepala Bappeda.

Kepala Bappeda juga berharap, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersinergi dengan provinsi, dan dengan kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan Lampung Barat, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya terkait penetapan target indikator makro agar disesuaikan dengan kondisi sekarang seperti; Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Demikian juga dengan kebijakan dalam rangka pemulihan dampak Covid-19, agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.