WORKSHOP TAHAPAN DAN PENDEKATAN PERENCANAAN DALAM RKP 2018

WORKSHOP TAHAPAN DAN PENDEKATAN PERENCANAAN DALAM RKP 2018

Workshop dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Desember 2016. Dibuka oleh Kepala Bappeda dan dihadiri oleh Pejabat Eselon 3 SKPD yang menangani perencanaan dan Bappeda Kabupaten/Kota. Sebagai Narasumber adalah Kasubdit Data dan Informasi Kewilayahan Bappenas. Workshop bertujuan agar para peserta dapat Memahami Tahapan dan Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKP 2018 melalui  Pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial (HITS) serta money follow program sebagai dasar perubahan fokus Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan Menindaklanjuti dan mengimplementasikan dalam proses penyusunan perencanaan Tahun 2018  baik di provinsi maupun kabupaten/kota terutama dalam menyusun Usulan Proyek Strategis untuk RKP 2018 (APBN) serta Pentingnya perkuatan peran Bappeda dalam mengkoordinasikan dan sinergi terkait permasalahan-permasalahan lintas sektor, seperti : IPM, Kemiskinan, Pengembangan Pariwisata dan bidang lintas sektor lainnya

Dijelaskan Narasumber bahwa Sasaran dan Prioritas RPJMN dan RKP adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja. Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan.

Berdasarkan Revisi Permendagri 54 Tahun 2010, Pendekatan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan Holistik tematik, Integratif dan Sapasial merupakan Pendekatan baru dalam proses perencanaan nasional yang sebenarnya sudh dimulai pada proses penyusunan RKP 2017. Holistik tematik merupakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas, Integratif lebih kepada Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional, dan Spasial berarti Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Prinsip perencanaan pembangunan juga mengalami pergeseran dari yang semula prinsip “Money follow function” menjadi “Money follow program”. Ke depan, proses perencanaan mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Berikut adalah Agenda Proses Penyusunan RKP 2018 :

NO

BULAN

KEGIATAN

KETERANGAN

1

OKTOBER 2016

q  Temu Konsultasi Triwulanan Bappenas-Bappeda Provinsi seluruh Indonesia

q  Rapat Pimpinan: Tema RKP 2018 dan Prioritas Nasional

 

2

NOVEMBER 2016

q  Workshop Internal

q  Koordinasi Deputi penanggung Jawab Prioritas Nasional dengan Mitra K/L

 

3

DESEMBER 2016

q  Triwulanan  III -2016 Bappenas dengan Bappeda Provinsi  **

q  Arah Kebijakan Presiden

** Keterlibatan Dirjen Bangda Kemendagri dalam mengikuti proses pembahasan

4

JANUARI 2017

q  Paparan Usulan Proyek Prioritas Daerah **

q  Rancangan Awal RKP 2018

q  Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP

** Keterlibatan Dirjen Bangda Kemendagri dalam mengikuti proses pembahasan

5

FEBRUARI 2017

q  Rakortek K/L dengan Pemerintah Daerah **

q  Rangkaian Musrenbang Provinsi **

** Dirjen Bangda Kemendagri memberikan

      arahan

6

MARET 2017

q  Rangkaian Musrenbang Provinsi **

q  Permen PPN Rancangan Awal RKP 2018 dan Pagu Indikatif *)

q  Rakorbangpus dan Pagu Indikatif **

q  Multilateral Meeting **

*) Merupakan perbaikan dari proses eksisting

** Keterlibatan Dirjen Bangda Kemendagri dalam mengikuti proses pembahasan

7

APRIL 2017

q  Bilateral Meeting

q  Musrenbang Nasional ** (Bappenas mengawal kesepakatan Musrenbangnas di pusat (K/L), 

        (Kemendagri mengawal kesepakataN Musrenbangnas di daerah (RKPD) ??)

** Keterlibatan Dirjen Bangda Kemendagri dalam mengikuti proses pembahasan

8

MEI 2017

q  Pembicaraan Pendahuluan

q  Permen PPN Rancangan RKP 2018 *)

q  Trilateral Meeting

q  Penelaahan Renja K/L

*) Merupakan perbaikan dari proses eksisting

9

JUNI 2017

q  Perpres RKP 2018 *)

q  Permen PPN Pagu Anggaran *)

q  Penyampaian Indikasi Alokasi Prioritas (Pemda, BUMN, dan Pelaku Pembangunan lainnya) *)

*) Merupakan perbaikan dari proses eksisting

10

JULI 2017

q  Penyusunan NK dan RAPBN

q  Penelaahan RKA K/L