WORKSHOP PENINGKATAN SAKIP LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

WORKSHOP PENINGKATAN SAKIP LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

 

Upaya peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung terus diupayakan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penyelenggaraan Workshop Peningkatan SAKIP Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan kegiatan adalah agar Pejabat Perencanaan lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Lampung dapat memahami terkait 1) Kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD baik dari sisi Dokumen Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra, 2) Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dalam  Penyusunan Laporan Kinerja SKPD. dan 3) Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, sehingga kualitas Laporan Kinerja lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Keterkaitan Dokumen Perencanaan yang dimaksud dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Dokumen Renstra SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi atas Kinerja dan Renja SKPD. Sebelumnya, pada awal bulan September 2016 telah dilakukan Asistensi pada 16 SKPD untuk perbaikan Sasaran dan Indikator sasaran Renstra. Ke depan, diharapkan seluruh Satker memiliki Sasaran strategis dan Indikator yang benar-benar sesuai dengan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Timely).

 

Hadir sebagai Narasumber dari Inspektorat Provinsi Lampung, Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung dan Bappeda Provinsi Lampung. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 8 – 9 November 2016. Peserta dihadiri oleh Para Pejabat yang membidangi perencanaan di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.

 

Materi yang disampaikan, antara lain : 1) Kriteria Evalusi Akuntabilitas Kinerja SKPD (Inspektorat), 2) Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dalam Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (Bappeda), 3) Penyusunan Evaluasi Renja SKPD dan 4) Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD (Biro Organisasi).

 

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan hasil  Evaluasi Laporan Kinerja  Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 oleh Kemen PAN dan RB yang telah dilakukan pada tanggal 22-23 Agustus 2016. Hasil Evaluasi, dapat diketahui masih adanya beberapa kesalahan dalam dokumen Perencanaan SKPD yang harus segera diperbaiki. Beberapa perbaikan dalam dokumen SKPD yang harus segera diperbaiki/ditindaklanjuti, antara lain : 1) Rentsra SKPD dan  Renja belum memuat Indikator Tujuan. Indikator Tujuan dapat direpresentasikan dengan Indikator Kinerja Sasaran Tahun Terakhir periode Renstra, 2) Laporan Kinerja SKPD masih melaporkan Indikator Sasaran RPJMD, padahal seharusnya yang dilaporkan adalah Indikator Sasaran Renstra SKPD, 3) Sebagian besar Indikator Kinerja SKPD belum memenuhi Kriteria Indikator Kinerja sebagaimana  yang tercantum dalam Permendagri 54 Tahun 2010. Kriteria Indikator : SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Realistic dan Time bound), 4) Setiap Indikator Kinerja harus diberi keterangan terkait : Sumber data dan Formulasi capaian indikator, 5) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) harus selaras dengan Renstra SKPD dan 6) Rencana Aksi atas Kinerja harus di lengkapi dengan Evaluasi Rencana Aksi  atas Kinerja per Triwulan.