SOSIALISASI APLIKASI SIMLARAS UNTUK KABUPATEN/KOTA DAN OPD PROVINSI LAMPUNG

SOSIALISASI APLIKASI SIMLARAS UNTUK KABUPATEN/KOTA DAN OPD PROVINSI LAMPUNG

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia akan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2018 Regional 1 (Sumatera, Jawa dan Bali) pada 26 Februari s.d 2 Maret 2018 mendatang. Menindaklanjuti hal tersebut, Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi (PME) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan (SIMLARAS) untuk Bappeda Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Bappeda Lantai 3, Selasa dan Rabu (13-14/02/2018).

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Lampung ini bertujuan mensinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antardaerah tahun 2019 dan penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang urusan pemerintahan tahun 2019.

Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan (SIMLARAS) merupakan sistem yang dibangun untuk melihat keselarasan antara RKP dan RKPD khususnya sasaran pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan provinsi, serta proyek daerah yang mendukung pencapaian prioritas nasional. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan menginput data penyelarasan program atau kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019 melaui Aplikasi SIMLARAS. “Data penyelerasan ini harus diinput paling mulai 15 sampai dengan 19 Februari 2018,” kata Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bappeda Dwi Prasetyo selaku pembicara dalam kegiatan ini.

Lanjut Dwi, dalam penyampaian usulan, Kementerian/Lembaga (K/L) telah terlebih dulu melakukan Updating Rancangan Awal Renja dengan menyampaikan usulan proyek/kegiatan melalui Tagging Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang pada Aplikasi Krisna. Kemudian, Pemda mengusulkan bahan masukan atau proyek kewenangan pusat kepada K/L melalui Aplikasi SIMLARAS dan mengusulkan kegiatan/proyek kewenangan daerah yang dibiayai oleh APBD yang dianggap mendukung pencapaian Prioritas Nasional pada Aplikasi SIMLARAS.

“Sosialisasi SIMLARAS ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan masukan penyusunan rancangan awal RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota. Bahan usulan yang masuk selanjutnya akan kita selaraskan guna mendukung pencapaian Prioritas Nasional,” ujar Indra Permana Amurwaraharja selaku Kepala Bidang PME Bappeda Provinsi Lampung.

Indra berharap rekan-rekan dari Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Lampung dapat memberikan usulan-usulan atau program-program daerah yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan tentunya dapat mendukung Prioritas Nasional RKP 2019.

Lima Prioritas Nasional RKP 2019 yaitu:

1.   Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

2.    Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

3.      Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

4.      Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

5.      Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu