Bandar Lampung – Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Evie Fatmawaty menjadi narasumber pada Advokasi Program Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) Pasar Pangan Aman dari Bahan Berbahaya (PPABB) dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tingkat Provinsi Lampung 2021, yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM Bandar Lampung di Hotel Novotel, Kamis (4/2/2021).

"Keamanan pangan merupakan Pilar ke-3 Rencana Aksi Daerah. Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan terhadap pangan segar di peredaran maupun pada proses produksi. Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di pusat dan daerah secara garis besar diarahkan pada kegiatan koordinasi dan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar, serta pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar," ujar Evie saat menyampaikan paparannya.

Ia juga menyampaikan, terdapat beberapa program atau kegiatan terkait keamanan pangan di Provinsi Lampung Tahun 2021, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:

• Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
• Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
• Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
• Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota

Selanjutnya, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari:

• Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota
• Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi

Dan Program Ketersediaan  Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas:

• Kegiatan Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
• Sub Kegiatan pengawasan dan pengendalian produk

Kemudian, Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan pengawasan barang yang diatur tata niaganya. Serta Program Pemberdayaan Industri yaitu kegiatan bimbingan teknis Gugus Kendali Mutu (GKM).