SEKDAPROV PIMPIN RAKOR SEKDA SE PROVINSI LAMPUNG

SEKDAPROV PIMPIN RAKOR SEKDA SE PROVINSI LAMPUNG

Hari ini Jumat, 21 Oktober 2016 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung. Rakor dipimpin langsung Sekda Provinsi Lampung, Ir. Sutono, MM. Hadir dalam Rakor Sekda Kabuapten/Kota se Propvinsi Lampung beserta jajaran. Mengawali pembukaan Rakor, Sekdaprov memberikan arahan terkait permasalahan dan kondisi lampung terkini, antara lain masalah Kemiskinan, Index Pembangunan Manusia, Pelayanan Publik, Infrastruktur, proses peralihan kewenangan setelah berlakunya UU23/2014 dan pentingnya Brand Image kabupaten/kota untuk pengembangan industri pariwisata di Lampung.
Pak Sekda menyampaikan bahwa data BPS 2015 tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung sebesar 13,53% masih di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 11,13% pada tahun 2015. Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung 3 tahun terakhir belum signifikan. Oleh karenanya maka diperlukan komitmen pemerintah daerah baik provinsi mapun kabupaten/kota. Upaya dapat dilakukan melalui Penyusunan program penanggulangan kemiskinan terpadu dengan berbasis pada data kemiskinan yang telah disusun oleh TNP2K (by name by adress). Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk program penanggulangan kemiskinan. “Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat adalah kunci penanggulangan kemiskinan” kata pak Tono. Target Tahun 2017, khususnya untuk Lembaga Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus lebih dari 50%.
Bidang tenaga kerja di tandai dengan masih tingginya angka pengangguran dan Kompetensi Tenaga Kerja Provinsi Lampung masih rendah. Implikasinya adalah kurang dihargainya tenaga kerja asal lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan Program Lampung Kompeten (Sertifikasi Profesi), dengan target sertifikasi 5.000 tenaga kerja pada Tahun 2017. Program sertifikasi profesi merupakan program pelatihan tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat profesi. Sertifikasi Profesi ini sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan sistem penggajian.
Dalam hal Pelayanan Publik, dari 4 kabupaten/kota yang menjadi sampel penilaian kepatuhan pelayanan publik, sebagian besar kriteria masih dalam kategori merah. Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan peningkatan penilaian kepatuhan dan kinerja pelayanan publik terutama pada SKPD terkait proses perijinan. Selain itu, Fokus ke depan adalah pembentukan dan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Pungli sebagai bagian dalam rangka komitmen peningkatan pelayan publik.
Prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan pada infrastruktur penghubung antar daerah yang terintegrasi dalam satu kesatuan intermoda. Interkoneksi penting untuk memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah. Adanya keterbatasan anggaran infrastruktur juga mengharuskan untuk memastikan tonase angkutan jalan sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan. Penindakan secara tegas perlu dilakukan untuk kendaraan yang melebihi kapasitas angkut.
Beberapa poin penting lain yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah :
⦁ Penyusunan jadwal event-event penting/Calender of event yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga dapat tersusun agenda yang yang sudah tersedia pada awal tahun.
⦁ Revitalisasi PKOR sebagai Pusat Olahraga dan Budaya Lampung, dengan meminta kabupaten/kota mengaktifkan anjungan kabupaten/kota dengan kegiatan - kegiatan produktif dan melibatkan masyarakat.
⦁ Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran Dana Desa sesuai Ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
⦁ Meningkatkan PAD melalui optimalisasi pencapaian target PKB dan BBN KB
⦁ Berdasarkan hasil evaluasi capaian MDGs (Millenium Development Goals) Provinsi Lampung, dari 7 tujuan, 15 target dan 55 indikator MDGs: 27 indikator Tercapai, 24 indikator Tidak Tercapai dan 4 indikator Tidak Tersedia Data. Sebagai kelanjutan MDGs adalah SDGs (sustainable development Goals). Pengintegrasian SDGs (Sustainable Development Goals) nantinya akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Â