Refleksi Akhir Tahun: Gubernur Lampung Sampaikan Capaian Pembangunan Lampung 2022

Refleksi Akhir Tahun: Gubernur Lampung Sampaikan Capaian Pembangunan Lampung 2022

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Outlook Perekonomian Tahun 2023 di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Senin (26/12/2022). Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Outlook Perekonomian Tahun 2023 ini merupakan agenda tahunan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja selama tahun 2022 dan rencana target kinerja tahun 2023.

“Penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung telah diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) serta diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas sosial ekonomi daerah sehingga mampu bersaing dengan wilayah lain,” ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Pada kesempatan ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan berbagai capaian pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang telah dirangkum dalam 4 (empat) Pilar Pembangunan, yaitu : 1) Pilar Ekonomi, 2) Pilar Sosial, 3) Pilar Hukum dan Pemerintahan, dan 4) Pilar Lingkungan.

Kinerja pembangunan Pilar Ekonomi telah menunjukan arah perbaikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang senantiasa positif pada kuartal I, II dan III tahun 2022, bahkan pernah mencatat angka pertumbuhan sebesar 9,12 persen (q to q) pada Triwulan II-2022; yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ditengah tumbuhnya ekonomi tersebut, perekonomian Provinsi Lampung, masih menghadapi tantangan untuk mengendalikan inflasi.

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut  Gubernur Lampung telah menginstruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk segera menganggarkan Belanja Perlindungan Sosial dalam APBD T.A. 2022 masing[1]masing Pemkab/Pemkot, sesuai dengan PMK Nomor 134/PMK.07 /2022 tanggal 5 September 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi T.A. 2022, dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Selain itu sebagai upaya untuk menjamin kestabilan harga, Pemerintah  Provinsi Lampung juga menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Untuk itu masyarakat harus menerapkan prinsip belanja bijak, belanja yang tidak berlebihan, belanja sesuai kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.

Ditengah upaya pemulihan ekonomi nasional dan respon terhadap ancaman krisis pangan secara global, pembangunan Pilar Ekonomi juga didukung dengan implementasi Janji Kerja yaitu Pertama, Kartu Petani Berjaya (KPB). Hingga November 2022, kinerja Program KPB telah mampu mendorong Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp.452,54 Milyar, untuk 12.221 petani. Selanjutnya transaksi penebusan pupuk bersubsidi mencapai 96.115 petani yang setara dengan nilai Rp.17,9 Miliyar; serta pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Pertanian kepada 217 mahasiswa pertanian di UNILA dan Polinela.

Kedua, Keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut didukung juga oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76%; Melalui upaya penanganan jalan provinsi sepanjang 159,44 Km yang tersebar di beberapa Kab/Kota. Pemenuhan infrastruktur dasar wilayah juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur bidang pertanian antara lain: Rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di 37 lokasi, serta sinergi pembangunan dengan pemerintah pusat untuk penyelsaian Bendungan Marga Tiga di Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,99%; dan tersisa 11 desa yang belum teraliri listrik dari 2.651 desa/kelurahan di Provinsi Lampung.

Ketiga, Secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2022 neraca perdagangan Provinsi Lampung mencatat SURPLUS, Mencapai 2,5 Milyar US$ dan kinerja ekspor tumbuh 17,78% dibandingkan Tahun 2021. Hal ini didukung oleh meningkatnya upaya Hilirisasi terhadap potensi sumber daya alam pertanian dan dukungan kinerja Pelabuhan Panjang yang menjadi Pusat Perdagangan di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Kinerja pembangunan Pilar Sosial juga telah menunjukan peningkatan, utamanya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, pada tahun 2022 pertama kalinya IPM Provinsi Lampung mencapai kategori “TINGGI” yaitu sebesar 70,45 dibandingkan capaian Tahun 2021 yang berada pada level 69,90. Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari Inovasi Kebijakan Smart School; Kartu Pendidik Berjaya; dan Revitalisasi SMK; serta program Lampung Sehat, serta dukungan alokasi dana APBD di bidang pendidikan (minimal 20%) dan bidang kesehatan (minimal 10%).

Untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong terbentuknya 15 Kabupaten/Kota Layak Anak dan penyediaan layanan one stop service bagi penyandang disabilitas. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Demikian pula terkait penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Lampung terus menurun dari 5,03% (Tahun 2020) menjadi 2,29% di Tahun 2022. Atas keberhasilan tersebut Provinsi Lampung tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan kategori TINGGI secara nasional.

Kinerja penanganan stunting Provinsi Lampung Tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021, hal ini dibuktikan dengan angka stunting Provinsi Lampung sebesar 15,8 Persen dan menempati peringkat terbaik 2 (kedua) Nasional.

Selanjutnya, Pilar Hukum dan Pemerintahan. Perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang diukur melalui Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung mencapai 80,18 poin menempati peringkat 8 tertinggi Nasional, lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,79 poin. Dibidang hukum, Provinsi Lampung juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan raihan 12 kabupaten kota di Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Kabupaten/ Kota peduli HAM.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelamatan keuangan dan aset daerah, hasil ekspose oleh KPK menunjukkan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Lampung berada pada level 90,48 persen. Disamping itu, implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2022 berada pada level 3 dengan predikat “terdefinisi” dengan nilai 3,192 mengalami peningkatan dibanding periode 2021 yang sebesar 2,85. Demikian pula implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung sampai saat ini telah memperoleh predikat BAIK (2,76).

Demikian pula dengan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (nilai SAKIP) terus meningkat selama 3 tahun terakhir dari 63,80 menjadi 66,88 dengan Predikat “B” di tahun 2022. Selanjutnya, pengelolaan APBD juga telah diapresiasi oleh pemerintah pusat, antara lain : Provinsi Lampung menempati URUTAN PERTAMA untuk realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan capaian 77,51 persen (per 18 November 2022). Data terkini s.d. 23 Desember 2022 Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung sebesar 85,66 persen. Kemandirian Fiskal juga semakin membaik, dimana porsi PAD lebih tinggi dari Dana Transfer Daerah mencapai 54,73 persen dari total Pendapatan Daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Kesehatan, RSUD Abdul Moeloek telah di tetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk 5 (lima) pengampuan: Jantung, Stroke, Kanker, Uronefrologi, Kesehatan Ibu Anak. Fasilitas tersebut akan mendekatkan akses pelayanan kepada pasien, sehingga tidak perlu dirujuk keluar daerah.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan PILAR LINGKUNGAN di Provinsi Lampung menunjukan capaian yang membaik, antara lain: Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai saat ini sebesar 9,37%; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,56 yang membaik dari tahun sebelumnya, serta Indeks Resiko Bencana sebesar 145,42 yang juga membaik dari tahun lalu. Dalam hal komitmen pemanfaatan energi terbarukan, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan pada Kategori Optimisme Energi terbarukan dalam bauran Energi RUED 2025, dengan capaian 29,88 persen melebihi dari target Nasional 23 persen.

Sebagai bukti dari keberhasilan pembangunan tersebut, Juni 2019 sampai dengan Desember 2022, kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah memperoleh apresiasi dan meraih 103 (Seratus Tiga) penghargaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat. Adapun tahun 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) penghargaan.

“Semua capaian penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras penyelenggaraan Pemerintah Provinsi secara terencana (by system, by design, by evidence dan inklusif) melalui dukungan Pemerintah Pusat, dan Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders terkait, termasuk di dalamnya unsur Forkopimda, dunia usaha, Perbankan, Perguruan tinggi dan Organisasi Profesi, Pers dan Media, serta Organisasi kemasyarakatan. Pada moment pertemuan yang baik ini, Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang senantiasa mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Lampung.

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Outlook Perekonomian Tahun 2023 di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Senin (26/12/2022). Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Outlook Perekonomian Tahun 2023 ini merupakan agenda tahunan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja selama tahun 2022 dan rencana target kinerja tahun 2023.

“Penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung telah diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) serta diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas sosial ekonomi daerah sehingga mampu bersaing dengan wilayah lain,” ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Pada kesempatan ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan berbagai capaian pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang telah dirangkum dalam 4 (empat) Pilar Pembangunan, yaitu : 1) Pilar Ekonomi, 2) Pilar Sosial, 3) Pilar Hukum dan Pemerintahan, dan 4) Pilar Lingkungan.

Kinerja pembangunan Pilar Ekonomi telah menunjukan arah perbaikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang senantiasa positif pada kuartal I, II dan III tahun 2022, bahkan pernah mencatat angka pertumbuhan sebesar 9,12 persen (q to q) pada Triwulan II-2022; yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ditengah tumbuhnya ekonomi tersebut, perekonomian Provinsi Lampung, masih menghadapi tantangan untuk mengendalikan inflasi.

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut  Gubernur Lampung telah menginstruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk segera menganggarkan Belanja Perlindungan Sosial dalam APBD T.A. 2022 masing[1]masing Pemkab/Pemkot, sesuai dengan PMK Nomor 134/PMK.07 /2022 tanggal 5 September 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi T.A. 2022, dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Selain itu sebagai upaya untuk menjamin kestabilan harga, Pemerintah  Provinsi Lampung juga menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Untuk itu masyarakat harus menerapkan prinsip belanja bijak, belanja yang tidak berlebihan, belanja sesuai kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.

Ditengah upaya pemulihan ekonomi nasional dan respon terhadap ancaman krisis pangan secara global, pembangunan Pilar Ekonomi juga didukung dengan implementasi Janji Kerja yaitu Pertama, Kartu Petani Berjaya (KPB). Hingga November 2022, kinerja Program KPB telah mampu mendorong Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp.452,54 Milyar, untuk 12.221 petani. Selanjutnya transaksi penebusan pupuk bersubsidi mencapai 96.115 petani yang setara dengan nilai Rp.17,9 Miliyar; serta pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Pertanian kepada 217 mahasiswa pertanian di UNILA dan Polinela.

Kedua, Keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut didukung juga oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76%; Melalui upaya penanganan jalan provinsi sepanjang 159,44 Km yang tersebar di beberapa Kab/Kota. Pemenuhan infrastruktur dasar wilayah juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur bidang pertanian antara lain: Rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di 37 lokasi, serta sinergi pembangunan dengan pemerintah pusat untuk penyelsaian Bendungan Marga Tiga di Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,99%; dan tersisa 11 desa yang belum teraliri listrik dari 2.651 desa/kelurahan di Provinsi Lampung.

Ketiga, Secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2022 neraca perdagangan Provinsi Lampung mencatat SURPLUS, Mencapai 2,5 Milyar US$ dan kinerja ekspor tumbuh 17,78% dibandingkan Tahun 2021. Hal ini didukung oleh meningkatnya upaya Hilirisasi terhadap potensi sumber daya alam pertanian dan dukungan kinerja Pelabuhan Panjang yang menjadi Pusat Perdagangan di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Kinerja pembangunan Pilar Sosial juga telah menunjukan peningkatan, utamanya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, pada tahun 2022 pertama kalinya IPM Provinsi Lampung mencapai kategori “TINGGI” yaitu sebesar 70,45 dibandingkan capaian Tahun 2021 yang berada pada level 69,90. Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari Inovasi Kebijakan Smart School; Kartu Pendidik Berjaya; dan Revitalisasi SMK; serta program Lampung Sehat, serta dukungan alokasi dana APBD di bidang pendidikan (minimal 20%) dan bidang kesehatan (minimal 10%).

Untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong terbentuknya 15 Kabupaten/Kota Layak Anak dan penyediaan layanan one stop service bagi penyandang disabilitas. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Demikian pula terkait penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Lampung terus menurun dari 5,03% (Tahun 2020) menjadi 2,29% di Tahun 2022. Atas keberhasilan tersebut Provinsi Lampung tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan kategori TINGGI secara nasional.

Kinerja penanganan stunting Provinsi Lampung Tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021, hal ini dibuktikan dengan angka stunting Provinsi Lampung sebesar 15,8 Persen dan menempati peringkat terbaik 2 (kedua) Nasional.

Selanjutnya, Pilar Hukum dan Pemerintahan. Perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang diukur melalui Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung mencapai 80,18 poin menempati peringkat 8 tertinggi Nasional, lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,79 poin. Dibidang hukum, Provinsi Lampung juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan raihan 12 kabupaten kota di Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Kabupaten/ Kota peduli HAM.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelamatan keuangan dan aset daerah, hasil ekspose oleh KPK menunjukkan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Lampung berada pada level 90,48 persen. Disamping itu, implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2022 berada pada level 3 dengan predikat “terdefinisi” dengan nilai 3,192 mengalami peningkatan dibanding periode 2021 yang sebesar 2,85. Demikian pula implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung sampai saat ini telah memperoleh predikat BAIK (2,76).

Demikian pula dengan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (nilai SAKIP) terus meningkat selama 3 tahun terakhir dari 63,80 menjadi 66,88 dengan Predikat “B” di tahun 2022. Selanjutnya, pengelolaan APBD juga telah diapresiasi oleh pemerintah pusat, antara lain : Provinsi Lampung menempati URUTAN PERTAMA untuk realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan capaian 77,51 persen (per 18 November 2022). Data terkini s.d. 23 Desember 2022 Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung sebesar 85,66 persen. Kemandirian Fiskal juga semakin membaik, dimana porsi PAD lebih tinggi dari Dana Transfer Daerah mencapai 54,73 persen dari total Pendapatan Daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Kesehatan, RSUD Abdul Moeloek telah di tetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk 5 (lima) pengampuan: Jantung, Stroke, Kanker, Uronefrologi, Kesehatan Ibu Anak. Fasilitas tersebut akan mendekatkan akses pelayanan kepada pasien, sehingga tidak perlu dirujuk keluar daerah.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan PILAR LINGKUNGAN di Provinsi Lampung menunjukan capaian yang membaik, antara lain: Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai saat ini sebesar 9,37%; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,56 yang membaik dari tahun sebelumnya, serta Indeks Resiko Bencana sebesar 145,42 yang juga membaik dari tahun lalu. Dalam hal komitmen pemanfaatan energi terbarukan, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan pada Kategori Optimisme Energi terbarukan dalam bauran Energi RUED 2025, dengan capaian 29,88 persen melebihi dari target Nasional 23 persen.

Sebagai bukti dari keberhasilan pembangunan tersebut, Juni 2019 sampai dengan Desember 2022, kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah memperoleh apresiasi dan meraih 103 (Seratus Tiga) penghargaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat. Adapun tahun 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) penghargaan.

“Semua capaian penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras penyelenggaraan Pemerintah Provinsi secara terencana (by system, by design, by evidence dan inklusif) melalui dukungan Pemerintah Pusat, dan Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders terkait, termasuk di dalamnya unsur Forkopimda, dunia usaha, Perbankan, Perguruan tinggi dan Organisasi Profesi, Pers dan Media, serta Organisasi kemasyarakatan. Pada moment pertemuan yang baik ini, Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang senantiasa mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Lampung.