PEMENUHAN HAK ANAK, KESEHATAN DAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI INDIKATOR SDGS/TPB PROVINSI LAMPUNG


PEMENUHAN HAK ANAK, KESEHATAN DAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI INDIKATOR SDGS/TPB PROVINSI LAMPUNG

BandarLampung: Kepala Bappeda Provinsi Lampung membuka “Pelatihan Penguatan Pemdadalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)” di HotelHorison Bandar Lampung, Selasa (10/9/2019).

 

Pesertapada pelatihan yang diselenggarakan oleh United Cities and Local GovernmentAsia Pacific (UCLG ASPAC) ini, terdiri dari perwakilan Bappeda Provinsi,Bappeda Kabupaten/Kota, OPD Provinsi terkait, LBH, Damar, dan stakeholderlainnya.

 

Dalamacara tersebut juga hadir Kabid Perencanaan Pemerintahan dan PembangunanManusia (P3M) Bappeda Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri sebagai salah satunarasumber pada kegiatan tersebut.

 

“IndikatorSDGs/TPB dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, yaitu isu Pemenuhan Hak Anak,Kesehatan (Stunting) dan Reformasi Birokrasi (Misi II dan III Rancangan RPJMD2019-2024),” ujar Fitrianita saat menyampaikan pemaparannya.

Fitrianitajuga menyampaikan, “Prioritas pembangunan pada Misi II yaitu ReformasiBirokrasi. Dengan grand strategi yaitu membenahi dan meningkatkan kualitasbirokarsi Pemerintah Daerah melalui manajemen ASN yang profesional dalampembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, meningkatkan peransertamasyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugasPemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi. Serta meningkatkanpelayanan publik,” jelasnya.

 

“Prioritaspembangunan Misi III terdiri dari Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, Sosial, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja. Dengan grandstrategi yaitu meningkatkan standarisasi kualitas layanan kesehatan dilingkungan Provinsi dan seluruh Kab/Kota, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas,merata dan terjangkau, penguatan sistem pembinaan pemuda secara terpadu sertapengembangan prestasi  olahraga,optimalisasi pelaksanaan PUG dan mewujudkan Provinsi Layak Anak, peningkatanPenanganan PMKS, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangankewirausahaan,” tambah Kabid P3M Bappeda Provinsi Lampung tersebut.*





Share Berita / Informasi :
Facebook Komen :