Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat JenderalBina Pembangunan Daerah dan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) menyelenggarakanRapat  Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2019untuk Regional Pertama yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Acaradigelar di Padang, Sumatera Barat, Senin (25/02/2019).

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen)Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan, acara ini merupakan momentum yang pentinguntuk perencanaan pembangunan nasional yang selaras dan terintegrasi antaraRencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Di dalam pelaksanaan koordinasi teknisperencanaan pembangunan tahun 2019 ini adalah suatu forum yang sangat-sangatpenting dan strategis, akhirnya dari pihak kemendagri dan KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional mengambil tema 'Menyongsong Pembangunan2020-2024 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana KerjaPemerintah (RKP) yang selaras dan terintegrasi pertemuan hari ini," kataHadi.

Hadi mengatakan, dalam pelaksanaan koordinasi tekniskali ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN), akan tetapi dilandasi atas evaluasi RPJMNtahun 2015-2019 dan kebutuhan prioritas mendesak di tahun 2020. 

"Bahwa di dalam pelaksanaan koordinasi teknisperencanaan pembangunan 2019 ini mempunyai arti atau dapat diartikanpelaksanaannya tidak sama dengan yang lalu, bahwa kalau dulu kita samakanantara rencana kerja pemerintah dengan rencana kerja pemda di dalammenyinkronkan, melaraskan, mengharmonisasikan program yang didasarkan RPJMN. Namununtuk RKP ditahun 2020 ini kita susun tidak didasarkan atas RPJMN, tetapi kitadasarkan atas apa yang menjadi evaluasi RPJMN 2015-2019 dan juga kebutuhanprioritas dan mesesak ditahun 2020. Karena apa? Bahwa RPJMN yang disusun tahun2020-2024 masih menunggu visi misi presiden terpilih periode 2019-2024, danyang lebih harus dipahami bahwa pelaksanaan RKP dan RPJN 2020-2024 adalahmerupakan tahapan akhir didalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjangNasional," papar Hadi.

Pembangunan jangka panjang nasional dirancang dalam kerangka mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, danmakmur sehingga  perlu dilaksanakan dengan sinergi serta  harmonisasiyang baik dengan  kementerian, lembaga dengan daerah untuk bersama-sama mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun tujuan prioritaspembangunan daerah. Oleh karenanya, Hadi  menekankan pentingnyapenyelarasan di dalam RKP maupun RKPD.

"Kemudian daripada itu, perlu ibu - bapak pahamibahwa di dalam pelaksanaan koordinasi teknis perencanaan pembangunan ini perluadanya penekanan terkait penyelarasan di dalam RKP maupun RKPD yang meliputibaik itu program kegiatan proyek, lokasi target maupun anggaran. Oleh karenaitulah sinergitas dan harmonisasi diperlukan dan harus dilakukan ini adalahdalam kerangka percepatan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tentunyajuga prioritas daerah," tegas Hadi.

Hadi juga menjabarkan  dalam pelaksanaankoordinasi teknis peningkatan pmbangunan selama 2 tahun terakhir ini telahmenunjukan hasil yang membanggakan. Hal ini tercermin dari beberapa aspek,seperti angka kemiskinan yang berkurang ditahun 2018  menjadi 9.66 persenjika dibandingkan dengan tahun 2017 adalah  sebesar 10,12 persen atau jikadikalkulasikan  secara angka kurang lebih  25,67 juta jiwa. Angkatersebut tersebar 60 persen di pedesaan atau sekitar 15,54 juta jiwa dan 40persen di perkotaan atau sekitar 10,13 juta jiwa.  Kesuksesan inidipengaruhi sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota didalam upaya menekan angka kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri dalam kegiatanini diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Provinsi Lampung, Herlina Warganegara didampingi Sekretaris Bappeda, ElviraUmihanni, Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi, Indra PermanaAmurwaraharja, dan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Bobby Irawan.*